Pancasila adalah staatsfundamentalnorm bernegara. Kunci dasar hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila sudah dibingkai dalam konstitusi. Pancasila sudah dikunci rapat dalam alenia IV konstitusi. Tidak boleh diubah. Niat pun tidak boleh, apalagi melakukan perubahan.
Berlaku sepanjang masa. Tidak ada masa berakhir. Konstitusi adalah hukum tertinggi negara ini. Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) No.100/PUU-XI/2013 juga ikut menjadi benteng bahwa Pancasila adalah ideologi negara.
Pancasila adalah ideologi negara. Sudah paten. Itu adalah mutlak. Tanpa harus ditafsir lain. Pancasila juga dasar dan pandangan hidup bangsa. Pancasila adalah fondasi dari tujuan bernegara.
Tanpa adanya landasan dan berdasarkan Pancasila, maka tujuan bernegara akan goyah tanpa arah. Tanpa Pancasila bangsa dan negara kita akan berjalan dalam kegelapan. Tanpa adanya Pancasila, Indonesia tidak akan pernah sampai pada tujuan ke-Indonesiaan.
Pancasila merupakan philosophische grondslaag bernegara. Adanya wajib terintegralistik dengan norma kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak boleh ada diskursus dalam bentuk dikotomi dan polarisasi apa pun. Jangan ada sekat dalam pluralisme dan primordial bangsa.
Unity in diversity adalah estafet persatuan dan kesatuan bangsa tanpa memandang aspek komunal dan marginal. Mind site dan in action wajib holistik tidak boleh parsial. Apalagi jangan sampai justru menjadi pemicu konflik horizontal. Bhinneka Tunggal Ika adalah perekat unity in diversity karena sejalan dengan Pancasila.
Pancasila bukan hanya sebuah ideologi negara. Akan tetapi merupakan potret dan refleksi diri dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Negara melalui aparaturnya, idealnya hadir menjadi obat bagi kompleksitasnya permasalahan bangsa ini. Jangan sampai justru menjadi bagian dari masalah bangsa. Negara wajib menjalankan peran dan fungsinya guna meletakan posisi Pancasila terhadap warga negaranya.
      Flash Back Historis
Pancasila sudah selesai. Perdebatan dan dialektika Pancasila telah menutup sejarah tentang pemberlakuan ideologi negara saat sidang BPUPKI.
