Demokrasi Bukan Sekadar Pegangan Masyarakat Berpolitik Namun Juga Sarana Berefleksi

Tahun ini Indonesia memperingati kemerdekaannya yang ke-77. Tidak terasa bahwa sudah 77 tahun Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan itu tidaklah mudah, bahkan setelah merdeka, gejolak atau permasalahan dari segi internal pun bermunculan. 

Lantas jika berbicara mengenai perjuangan kemerdekaan, Indonesia sendiri memiliki banyak cara untuk merdeka. Perjuangan fisik hingga bawah tanah dilakukan oleh para pahlawan. Salah satu poin dari hal tersebut adalah dunia perpolitikan. Mendengar kata politik sendiri maka tidak jauh dari arti negara dan paham ideologinya. 

Maka dari dunia perpolitikan salah satu aspek yang begitu kuat yakni mengenai ideologi demokrasi. Kehidupan berdemokrasi itu begitu kental dalam masyarakat Indonesia, salah satunya ialah demokrasi Pancasila pada tahun 1965-1998 atau lebih dikenal dengan nama demokrasi masa Orde Baru.

Lantas usaha untuk membentuk sebuah negara bukanlah hal yang mudah. Pertama, bukan hanya perkara secara de jure atau de facto saja dari negara lain, sehingga negara dapat terbentuk. 

Dalam sebuah negara harus memiliki sistem politik yang menjadi landasan bagi negara. Para ilmuwan politik menggunakan istilah "sistem politik" karena mereka mengadaptasi dari ilmu biologi. Sistem dalam ilmu biologi memiliki arti saling bergantungnya komponen-kompenen antar satu sama lain dan saling mengadakan interaksi. 

Menurut Miriam Budiarjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik (1977) mengujarkan bahwa dalam arti yang lebih sederhana sistem politik merupakan alat pengatur komponen-komponen negara itu sendiri. Sistem politik mencakup empat komponen utama antara lain kekuasaan, kepentingan, kebijaksanaan, dan budaya politik.

Kedua, pembentukan sebuah negara juga tak luput dari demokrasi. Dalam pendekatan etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani, yakni demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan, maka dari itu demokrasi dapat diterjemahkan sebagai kekuasaan yang berada di tangan rakyat. 

Diharapkan dengan adanya demokrasi, dalam negara dapat tercipta kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Sistem politik yang seperti ini menjadi bahan penyusun kepemimpinan yang cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan, rakyat yang berpartisipasi, sehingga dapat menghindari pemerintahan yang diktator.

Indonesia dalam rentang tahun 1959-1965 dapat digambarkan sebagai negara dengan kehidupan politik yang sedang panas. Cipratan revolusi yang terjadi di Rusia (1918) membuahkan sebuah lembaga komunis untuk dunia internasional (Komintern). Hal tersebut juga dirasakan di Indonesia yang mana komunisme turut menghangatkan situasi politik Indonesia. 

Komunisme berpatisipasi lewat sarana parati politik yakni Partai Komunis Indonesia atau dikenal dengan singkatannya yakni PKI. Baik disadari ataupun tidak komunis ini turut menjadi faktor situasi pemerintah berubah. Presiden dirasa mendominasi pemerintahan yang ada, hal ini terwujud dalam Ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Presiden Soekarno dengan jabatan seumur hidup.

Komunisme yang menjangkiti pemerintahan ini menjadi pertanyaan tersendiri bagi masyarakat. Maka sebuah kesempatan untuk mengganti kekuasaan terbuka, muncullah yang namanya Gerakan 30 September/PKI. Jabatan presiden yang pada waktu itu dipegang oleh Soekarno lantas berpindah ke tangan Jenderal Soeharto.