Sedangkan, DPRD Kabupaten Sorong pada Dapil 1 memiliki kuota 8 kursi , dapil 2 memiliki 4 kursi, dan 3 memiliki 4 kursi. Untuk keunggulan berdasarkan suara terbanyak antara OAP dan non-OAP tidak dibahas secara detail namun, untuk perolehan suara terbanyak pada dapil 1 secara explisit dimenangkan oleh non-OAP, disusul dapil  4, namun untuk dapil 2  dan 3 masih dipegang oleh DPRD OAP. Hal ini dikarenakan pada dapil 2 dan 3 masih dominan mayoritas penduduknya adalah OAP.
B. Membingkai Masalah
Secara keseluruhan dominasi kemenangan politik masih dominan dipegang oleh DPRD non-OAP, hal ini sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan Pileg pada tahun-tahun sebelumnya. Pertama patut kita melakukan penamaan masalah. Metode seperti ini biasanya digunakan dalam proses demokrasi. Pertama-tama adalah masalah modal sosial, keterwakilan dalam parpol, dan kelemahan strategi dan taktik.
Modal sosial adalah bagaimana masyarakat Papua dapat bersatu secara sadar, kolektif dan terorganisir untuk dapat memilih keterwakilannya pada Pileg. Berikutnya adalah kita dapat melihat keterwakilan OAP pada setiap Parpol dan bagaimana strategi dan taktik yang dimainkan.Â
Berdasarkan hasil real count menunjukan bahwa yang cenderung memenangkan kontestasi adalah mereka yang merupakan pemain lama dalam konteks politik di PBD. Seperti di DPR RI ada Bernard Sagrim, DPRD ada Karel Murafer, dan DPRD ada Habel Yadanfle. Sedsngkan, representatif OAP di DPD ada pemain baru  dan merupakan milenial seperti Paul Finsen Mayor dan Agustinus R Kambuaya. Keterwakilan Milenial OAP di Pileg merupakan suatu perjuangan yang luar biasa dalam memainkan strategi dan taktik untuk mempengaruhi masa, minimal OAP itu sendiri. Sebagai OAP yang hidup di PBD Kita mesti bersyukur ada mereka-mereka tersebut.Â
Strategi dan taktik yang jitu sangat dibutuhkan untuk mempengaruhi psikologi masa. Bagaimana masyarakat menaruh kepercayaan politik sebagai hak demokrasi mereka kepada perwakilan dari identitas mereka sendiri. Sebenarnya pemerintah pusat sudah mengantisipasi hal ini dengan memfasilitasi DPRP dan DPRK, namun kita harus melihat posisi mereka apakah kewenangannya sama seperti DPR dan DPRD atau tidak?Â
Jadi apabila hak-hak OAP minim di Legislatif dan DPRP dan DPRK masih lemah legitimasinya maka sepatutnya membutuhkan diskursus strategi dan taktik yang jitu untuk mengorganisir masa khusus OAP agar dapat memilih secara bijaksana keterwakilannya. Sebab alternatif daripada aspirasi "MERDEKA". Setidaknya usaha minimal untuk merdeka dalam NKRI adalah mengakomodir hak-hak politik.
