Jokowi Jadi Penasehat Bloomberg New Economy: Mengapa Ini Istimewa?

Dalam lanskap global yang cepat berubah, pengangkatan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai anggota Dewan Penasehat Bloomberg New Economy bukan sekadar gelar kehormatan. 

Ia adalah cermin pengakuan internasional---penghormatan atas rekam jejak kepemimpinan yang dianggap relevan untuk masalah ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola modern. 

Pengumuman pembentukan Dewan Penasehat ini dan daftar anggotanya dirilis oleh Bloomberg New Economy pada April 2025; Dewan baru itu beranggotakan puluhan tokoh global dari pemerintahan, bisnis, dan akademia. 

Apa itu Bloomberg New Economy --- dan mengapa penting?

Baca juga: Akhirnya Perpres IKN Resmi Ditandatangani Prabowo

Bloomberg New Economy adalah inisiatif yang dirintis Michael Bloomberg untuk mengumpulkan pemimpin global --- pemerintahan, bisnis, dan penelitian --- guna membahas tantangan ekonomi dan kebijakan abad ke-21. 

Melalui forum, kerja kelompok, dan jaringan yang kuat, platform ini berfungsi sebagai nexus penentu agenda bagi isu-isu seperti perdagangan, investasi infrastruktur, perubahan iklim, teknologi, dan kesehatan publik. 

Kegiatan puncaknya, New Economy Forum, menjadi tempat bertemu pemangku kepentingan dari berbagai belahan dunia, termasuk pertemuan besar yang dijadwalkan kembali di Singapura. 

Relevansi praktisnya: keputusan, gagasan, dan konsensus yang lahir dalam komunitas ini sering kali mempengaruhi aliran modal, prioritas investasi, dan kebijakan lintas negara --- bukan lewat kekuasaan formal, melainkan pengaruh jaringan, legitimasi, dan agenda-setting. Itu sebabnya posisi di Dewan Penasehat memiliki bobot yang melebihi sekadar "title" --- ia adalah akses ke ruang keputusan global.

Baca juga: Katanya Ada 5000 Dapur MBG Fiktif, Benarkah?

Peran Jokowi sebagai Anggota Dewan Penasehat

Baca juga: Kekhawatiran UU Perampasan Aset Jadi "Abuse", Benarkah?

Sebagai anggota Dewan Penasehat, fungsi Jokowi kemungkinan besar meliputi memberi perspektif strategis berbasis pengalaman pemerintahan: insight tentang pengelolaan infrastruktur besar, hubungan investasi asing-lokal, serta cara menyeimbangkan pembangunan cepat dengan stabilitas sosial-politik. 

Secara konkret, peran semacam ini biasanya meminta kontribusi pada perumusan agenda forum, menjadi sounding board untuk inisiatif New Economy, serta mempertemukan aktor-aktor bisnis dan negara untuk proyek konkret.