Usul "Satu Orang - Satu Akun" di Medsos: Jalan Pintas Melawan Hoaks atau Rintangan Baru Demokrasi?

Gagasan yang Menggelitik

Sekretaris Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi, melontarkan ide yang sekilas sederhana namun menggelitik ruang publik: setiap orang hanya boleh memiliki satu akun media sosial di setiap platform.

Dalihnya jelas, agar tidak ada akun bodong, jaringan buzzer berkurang, dan hoaks bisa ditekan. Sebuah gagasan yang di permukaan terdengar seperti sapu sakti yang bisa membersihkan semak belukar digital kita.

Tapi, seperti banyak resep instan lain, pertanyaan muncul: apakah benar masalah selesai hanya dengan membatasi jumlah akun?

Baca juga: Tim Independen Kerusuhan Agustus: Antara Harapan dan Realitas

Logika Sederhana, Dunia Digital Rumit

Dalam logika awam, membatasi satu orang pada satu akun akan menyulitkan siapa pun yang selama ini memanfaatkan banyak identitas palsu untuk menggaungkan narasi.

Tidak ada lagi seribu akun dengan nama aneh yang bisa menyerbu kolom komentar demi mengangkat isu tertentu. Semua akan lebih mudah ditelusuri, dan tanggung jawab personal menjadi lebih jelas.

Namun dunia digital tidak sesederhana papan tulis sekolah yang bisa dibersihkan dengan sekali usap. Banyak hoaks lahir dari akun asli yang sadar menyebarkan kabar bohong. Jaringan bot otomatis juga bisa beroperasi tanpa harus berbasis identitas manusia.

Baca juga: Apa Resikonya Jika Menkeu Purbaya Mengalihkan Dana Pemerintah dari BI ke Bank Lain?

Membatasi jumlah akun tidak serta-merta mematikan botnet atau menghentikan buzzer profesional.

Baca juga: Prabowo Copot 5 Menteri, Langkah Berani atau Risiko yang Membayangi?

Belajar dari Negara Lain

Jika menengok praktik negara lain, kebijakan ini bukan barang baru.