Keputusan Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Komisi Investigasi Independen untuk menyelidiki kerusuhan Agustus 2025 adalah langkah yang disambut dengan baik oleh banyak pihak. Demonstrasi yang awalnya damai, tiba-tiba berubah menjadi kerusuhan di berbagai kota --- gedung DPR terbakar, fasilitas umum hancur, rumah pejabat dijarah, dan ada yang kehilangan nyawa, seperti Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang terjepit kendaraan taktis Brimob di tengah kerusuhan.
Namun, sambil menyambut baik, publik tak bisa lepas dari keraguan: apakah tim independen ini akan menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan menghasilkan keadilan yang nyata?
Fakta Korban dan Kerugian
Data terkini memperlihatkan bahwa dampak kerusuhan Agustus sangat nyata dan memprihatinkan. Hingga awal September 2025, tercatat 10 orang tewas dalam demonstrasi dan kerusuhan sejak sekitar 25 Agustus hingga 31 Agustus. Komnas HAM menyebut beberapa korban meninggal diduga akibat kekerasan aparat.Â
Selain korban jiwa, luka-luka juga meluas, dan puluhan hingga ratusan orang ditahan.
Sementara di sisi materiil, kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Di Jakarta, Polda Metro Jaya memperkirakan kerusakan fasilitas umum, kendaraan, dan bangunan mereka mencapai lebih dari Rp 180 miliar. Â Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri melaporkan kerugian sekitar Rp 80 miliar akibat fasilitas umum yang rusak: CCTV, lampu lalu lintas, JPO (jembatan penyeberangan orang), dan lain-lain. Di Bandung, kerusakan fasilitas umum pascademo diperkirakan lebih dari Rp 1 miliar hanya di beberapa ruas jalan dan halte serta rambu lalu lintas. Di DKI, Kemendagri menyebut kerusakan fasilitas umum dan gedung pemerintahan saat demo tembus sekitar Rp 50,4 miliar.
Mengapa Tim Independen Sangat Diperlukan
Kerangka tragedi Agustus menunjukkan bahwa tim independen bukan sekadar pilihan normatif, tetapi keharusan. Keberadaan korban jiwa, kerusakan infrastruktur publik, dan narasi bahwa ada dugaan kekerasan aparat, pemodal, bahkan aktivitas makar atau terorisme memicu keraguan. Tanpa penyelidikan yang bebas dari pengaruh kekuasaan, fakta-fakta tersebut bisa dijungkirbalikkan atau diabaikan.
Kepercayaan publik secara serius tergerus ketika ia merasa negara tidak hadir secara adil: jika laporan korban tidak akurat, pelaku tidak ditindak, bukti diabaikan. Kepercayaan ini esensial agar negara tetap dianggap sah, bukan hanya oleh kekuatan, tetapi oleh rakyat yang dijadikan objek kepemimpinan, bukan subjeknya.
Di sisi HAM dan hukum, tanggung jawab harus tegas jika aparat melakukan pelanggaran. Negara tak bisa hanya berhenti pada permintaan maaf atau kompensasi simbolis. Ada kerangka hukum internasional dan konstitusional yang tak bisa diabaikan: kebebasan berekspresi, demonstrasi damai, hak atas perlindungan hukum.
Investigasi kebenaran juga menjadi antidot agar tragedi serupa tidak terulang: apakah kegagalan koordinasi, kurangnya intelijen, lemahnya pengendalian massa, atau benar ada aktor intelektual yang memanfaatkan situasi. Semua itu perlu dipetakan dengan jelas.
