Mohon tunggu...
Marius Gunawan
Marius Gunawan Mohon Tunggu... Profesional

Tulisan sebagai keber-ada-an diri dan ekspresi hati

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Kata Prabowo, Ada Pihak Asing yang Membayar LSM untuk Adu Domba Indonesia, Ada Apa?

2 Juni 2025   18:56 Diperbarui: 2 Juni 2025   18:56 134
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Masalah muncul ketika pernyataan ini dilontarkan secara umum, tanpa pembeda yang tegas antara LSM yang profesional dan LSM yang hanya menjadi corong kepentingan tertentu. Akibatnya, semua LSM bisa terstigma, padahal kenyataannya tidak semua sama. Dalam demokrasi, labelisasi seperti ini bisa berbahaya karena menimbulkan distrust terhadap kelompok masyarakat sipil yang justru berperan vital dalam pembangunan.

Kerja Sama, Bukan Curiga Semata

Alih-alih mencurigai secara membabi buta, pendekatan yang lebih bijak adalah memperkuat sistem akuntabilitas dan transparansi organisasi sipil. Pemerintah bisa membangun sistem verifikasi dan evaluasi lembaga berbasis output serta integritas. LSM yang kredibel pasti siap terbuka dan diaudit. Kerja sama dengan LSM lokal yang punya akar komunitas, berbasis data, dan berorientasi pada hasil seharusnya terus diperkuat.

Sebab, bangsa ini terlalu besar untuk hanya ditopang pemerintah semata. Sinergi dengan masyarakat sipil adalah keniscayaan. LSM yang bertindak objektif dan profesional adalah mitra strategis dalam membangun Indonesia yang kuat, adil, dan inklusif.

Mungkin pernyataan Presiden Prabowo bisa menjadi refleksi penting bagi kita semua---baik pemerintah maupun LSM. Bahwa dalam kerja kebangsaan, perlu kehati-hatian, tetapi juga kepercayaan. Perlu kontrol, tetapi juga ruang tumbuh. Jangan sampai, karena satu dua oknum yang menyimpang, kita kehilangan semangat gotong royong dalam membangun bangsa.

Bangsa yang Besar Butuh Semua Kekuatan

Kita sedang menghadapi era krisis global---krisis iklim, ketimpangan sosial, polarisasi politik, dan transformasi digital. Semua itu tidak bisa dihadapi oleh negara saja. Dibutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen, termasuk LSM, akademisi, media, dan rakyat sipil.

Seperti pesan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945: "Negara Republik Indonesia bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!"

Pernyataan itu kembali relevan hari ini. Bahwa Indonesia tidak bisa dibelah---selama rakyatnya tetap saling percaya, dan pemimpinnya membuka ruang bagi kritik yang membangun.***MG

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun