Jadi, apa yang harus dilakukan?
Pertama, dialog terbuka perlu dikedepankan. Bukan lagi saling sindir di media, tapi duduk bersama untuk membahas secara teknis dan substantif.
Kedua, transparansi dalam pengambilan keputusan harus dijaga. Pemilihan kolegium, penyusunan kurikulum, hingga mutasi tenaga medis perlu disampaikan secara terbuka dan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan.
Ketiga, evaluasi UU Kesehatan perlu segera dilakukan. Meski niat awalnya baik, implementasinya tidak boleh menimbulkan keresahan yang justru kontraproduktif.
---
Kesehatan Bukan Sekadar Urusan Pemerintah
Publik harus menyadari bahwa kesehatan bukan semata urusan pemerintah atau dokter, tapi urusan kita bersama. Jika dokter merasa tak dilibatkan, pendidikan terganggu, dan pelayanan memburuk, maka yang dirugikan bukan mereka semata---tetapi kita semua sebagai rakyat.
Kementerian Kesehatan dan Fakultas Kedokteran harus sama-sama sadar bahwa prioritas utama mereka adalah masyarakat. Bukan ego lembaga, bukan kewenangan jabatan, tapi hak rakyat untuk sehat dan mendapat layanan terbaik.
Kini saatnya mengakhiri gesekan dan membangun kolaborasi. Karena untuk membangun sistem kesehatan yang kuat, kita tidak hanya butuh regulasi, tapi juga kepercayaan dan sinergi antar semua pihak.
---
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
