Tolak UU KPK Ribuan Mahasiswa Aceh Barat Demo

Tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Rancangan Undang-undang (RUU)  Kitan Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),  ribuan mahasiswa menggelar aksi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRK) Meulaboh Aceh Barat, Kamis, 26 September 2019.

Aksi yang diikuti Ribuan mahasiswa tersebut berasal dari berbagai Kampus di Aceh Barat. 

Wakil Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Muktaruddin Pakeh, mengatakan hari ini mahasiswa berkumpul di kantor DPRK bertujuan untuk menuntut hak-hak mahasiswa dan juga masyarakat, karena saat ini banyak aturan RUU yang tidak sesuai.

"kami menolak untuk di sahkannya aturan tersebut oleh DPR,"  kata Muktaruddin.

Muktaruddin Pakeh yang juga ketua Dema STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh, menjelaskan sampai dengan saat ini masih menunggu kepulangan pihak DPRK yang masih dinas di luar kota untuk menandatangani petisi yang kami tuntut.

Dari pantauan lapangan, sempat terjadi kericuhan dalam aksibantara mahasiswa dan pihak polisi karena tidak mengizinkan mahasiswa masuk kedalam gedung DPRK. Namun hal tersebut bisa teratasi setelah polisi menggunakan gas air mata dan dibantu ditenangkan oleh korlap lapangan.

Salah satu mahasiswa yang terlibat Aksi, Rahmat Akbar Mahasiswa FKM UTU, mengatakan bahwa tangapan dari anggota dewan sangat antusias bahkan anggota dewan mengizinkan kami untuk menempati ruang dewan.
"harapan kami sebagai mahasiswa agar 7 poin yang disampaikan dapat terrealisasikan dengan baik," katanya.

Sementara itu Raidah Zahra Mahasiswa STKIP Bina Bangsa Meulaboh juga sangat menyetujui aksi yang dilakukan hari ini. Menurutnya aturan RUU sangat bertentanagan dengan kondisi yang seharusnya.

Ia berharap agar aturan RUU dan KUHP ini dibatalkan dan digantikan dengan undang-undang semestinya.

"pedulilah pada masyarakat," pungkasnya

Menyampaikan sejumlah tuntutan ked pr dan pemerintah diantara tuntutan tersebut adalah; (1) Menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenaga Kerjaan: Mendesak pembatalan UU KPK dan UU SDA: Mendesak disahkanya RUU PKS dan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga;