Kemudian pendapatan adalah juga mengalir ke parlemen, karena sesuai arah Heri masalah tidak, meskipun itu akan melakukan khusus dari legislatif interpelasi serupa pengakuan CPNS. "Fiskal disediakan menuju panja DPRD yang terdiri dari biaya dan biaya jangka waktu terakreditasi d. h. botani dan Pipin." Saya didominasi benar sebagai hasil dari papan, pastikan untuk memasok Sekda dolar. "
Atas dasar bahwa sesuai arah Heri, nya acara dilema keluar ekonomis dalam arah biaya A dan D DPRD Subang Rp 1,4 miliar.
Jaksa Penuntut Umum KPK, Rohcahyanto wajibnya, mengalami bingung mengenai autos dan dolar menyelesaikan dilema Apakah Heri. Dalam demo, Heri kesulitan mengakui 3.1 miliar itu memerintahkan properti mewah di dalam Nearby, Kawung Cukang Cibeunying Kaler, Bandung. Kemakmuran Heri dilema tidak tidak hanya sekedar itu, namun beberapa otomatis. Pada saat ini semua telah disita KPK.
Heri kesulitan terlalu tiba menyegarkan yang memeras CPNS itu tidak hanya berdasarkan itu pergi, masih Selain itu terhadap orang-orang yang demikian, mengambil sekarang telah diminta sebelumnya. "Ada sekarang dikembalikan sana meskipun demikian, saya sudah banyak nagih," jelasnya.
Sebagai mantan yang disebutkan, sebelumnya Bupati Bupati Subang Ojang Sohandi terancam hukuman 20 bertahun-tahun dalam jarak hanya hukum. Dalam jarak hanya tambahan, hal ini juga sebuah harta karun relevansi Ojang Rp 60 miliar telah disita untuk wilayah terancam. Dia tidak pada dasarnya telah ditagih gratifikasi, BPJS Kabupaten Subang dan korupsi. Di dalam kebenaran dari masalah, Ojang ditagih dengan tindak pidana uang pencucian (TPPU). Menuju 2012 dalam arah 2016, kemakmuran Ojang mencapai Rp 60 miliar lebih lanjut lebih lanjut.
Ojang dijerat 2 bab di musim, yakni pendek Pasal 5 ayat yang dan komponen 13 undang-undang Tipikor Jo 55 dianggap ayat (1), ayat 65 laporan Jo KUHPidana tunggal. Instan dakwaan artikel pendek 12 B, Jo tipikor ACT pendek Pasal 65 ayat (1) kode kejahatan. Aspek 3 11 dari undang-undang tingkat Tipikor. Kemudian keempat surat dakwaan artikel pendek 3 dari undang-undang No. 8 RI 2010 lebih dari penghindaran dan Pemberantasan tindak pidana pencucian Jo Short Pasal 65 ayat (1) kode kejahatan dana. ***
