Menurutnya HOA, sebenarnya hanya sebuah deklarasi politik alias belum ada hasil atau perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak. Fuad juga mengatakan ,pemerintah punya saham 51 persen di PTFI harus dibeli dan menurutnya itu bukanlah prestasi.
Kemudian mantan Menkeu itu mengungkapkan, Kontrak Karya tambang Freeport akan berakhir tahun 2021 .Jadi menurutnya pemerintah bisa dan berhak memiliki saham 51 persen itu tanpa harus membeli pada 2021 ataupun sesudahnya.
Fuad memberi perumpamaan ,dengan membeli saham 51 persen itu artinya sama dengan pemerintah membeli barangnya sendiri karena tahun 2021 ijin penambangannya akan habis. Berkaitan dengan hal hal yang demikianlah sangat diharapkan pemerintah dapat memberi penjelasan kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan poin poin berikut.
Pertama,bagaimana sesungghunya kedudukan Head of Agreement dalam sebuah perjanjian internasional.Apakah sesuatu yang mengikat atau hanya sebatas deklarasi politik seperti yang dinyatakan oleh Fuad Bawazier.
Kedua,benarkah ijin pertambangan atau kontrak karya tambang Freeport akan berakhir pada tahun 2021? Andainya itu benar maka dalam pemahaman saya bukan berarti saham Freeport otomatis akan menjadi milik Indonesia .Tentunya hal inilah yang perlu juga dijelaskan oleh pemerintah kepada publik.
Selanjutnya kalau kontrak karya berakhir tahun 2021 ,apa yang terjadi kalau pemerintah tidak memperpanjangnya. Saya menyadari sebuah perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang rumit yang membuat orang awam seperti saya tidak memahaminya secara utuh. Berkaitan dengan hal itulah sangat diharapkan pemerintah dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang divestasi saham ini dan tentunya dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat.
Salam Demokrasi!
