DKI telah menerapkan e-Budgetting sejak tahun 2015 dan beberapa provinsi /kabupaten atau kota juga telah menerapkan sistim ini seperti Daerah Istimewa Jogyakarta dan juga Kota Surabaya.Sepanjang yang diamati dari pemberitaan banyak sekali pemerintah kota /kabupaten yang studi banding ke Surabaya untuk mempelajari e-Budgetting kemudian akan diterapkan di daerahnya masing masing.
E-Budgetting di Pemda DKI lebih khusus lagi karena seperti dinyatakan di awal untuk membuka,mengobah isi nya harus dengan persetujuan tiga lembaga yaitu Gubernur DKI,BPK dan KPK.
Ketika menerima Anies di Balai Kota ,20 April yang lalu,Ahok telah menawarkan dibentuk semacam tim transisi yang terdiri dari Staf Pemda DKI dengan tim Anies terutama untuk menyusun R.APBD 2018 .Ahok menjelaskan dengan adanya tim transisi tersebut ,Anies-Sandiaga telah bisa memasukkan program prioritas yang merupakan janji atau visi ,misinya pada kampanye pilgub yang lalu.Hal ini masih memungkinkan karena penyusunan KUA PPAS saja pun sesuai jadwal masih pada bulan Juni mendatang.Hampir dapat dipastikan keseluruhan pembahasan RAPBD 2018 masih dimasa Ahok karena pelantikan serta serah terima jabatan baru akan dilaksanakan 7 Oktober nanti.Walaupun keseluruhan pembahasan dimasa Ahok tetapi Anies-Sandiaga sudah bisa ikut " mewarnai " APBD 2018 karena Ahok telah memberi peluang untuk itu.
Menurut pendapat saya sebagai seorang mantan menteri dan juga sebagai sosok yang ikut bertarung pada pilgub dki tentu Anies tanpa penjelasan Ahok pun sudah memahami seluk beluk penyusunan APBD DKI serta juga mengetahui penggunaan sistim e-Budgetting.Karenanya terlalu sumir bahkan juga terlalu mengada ada lah tuduhan yang dialamatkan kepadanya seolah olah sesudah mengetahui informasi anggaran dki dan kunci pengamannya kemudian menjadi galau karena tidak akan bisa mengotak atik anggaran yang telah tersusun.
Demikianlah pandangan saya.
Salam Persatuan!
