Sejak pemerintahan Bupati Abdullah Azwar Anas, Banyuwangi menjadi lebih ramai akibat dari berbagai macamnya bentuk program pembangunan yang dilakukan. Banyuwangi membuat banyak festival dan membuat banyak program sehingga menjadikan wajah Banyuwangi menjadi lebih segar dan tentunya lebih dikenal oleh banyak masyarakat. Banyuwangi dieksplor potensinya dan ditemukan keunggulannya sehingga dapat memikat hati siapapun yang melihatnya.
Berbagai program yang ada tidak hanya bertujuan untuk menjadikan Banyuwangi sebagai kota wisata, akan tetapi juga yang bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dibuktikan dengan berbagai program yang melibatkan seluruh masyarakat Banyuwangi. Salah satu program tersebut adalah Program Smart Kampung.
Smart Kampung adalah program pengembangan desa terintegrasi yang memadukan antara pegguanaan teknologi infomasi dan komunikasi (TIK) berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan-kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Istilah Smart Kampung merupakan istilah yang digunakan oleh Bupati Abdullah Azwar Anas yang memiliki arti sama dengan Smart City. Hanya saja karena Banyuwangi merupakan sebuah kabupaten maka istilah yang digunakan ialah Smart Kampung.
Terdapat tujuh kriteria Smart Kampung yaitu pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni budaya, peningkatan kapasitas SDM, integrasi pengentasan kemiskinan dan melek informasi hukum. Semua kriteria tersebut diturunkan ke program yang bersangkutan dengan kepentingan publik. Teknologi informasi dan komunikasi dijadikan alat pendorong untuk menjalankan program sesuai dengan tujuh kriteria tersebut.
Dengan adanya program ini pelayanan publik dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan efisien bagi warganya. Seperti halnya saat pembuatan akta kelahiran yang bisa diproses dan didapatkan bahkan saat bayi baru lahir. Pembuatan KTP yang cepat dan mudah serta pelayanan lain bagi masyarakat.
Inti dari program ini adalah pengembangan IT untuk mendorong masyarakat desa agar lebih memiliki daya saing. Tujuannya, penerapan IT dapat menjadi jalan cepat bagi masyarakat Banyuwangi yang kebanyakan tinggal di kampung-kampung. Sebab jika dibandingkan, luas Banyuwangi adalah 9 kali lipat dari luas kota Jakarta, atau sekitar 5.782 kilometer persegi. Tentu saja, akses masyarakat adalah problem utama jika tidak mengandalkan teknologi.
Untuk menunjang pelayanan kampung-kampung perlu dialiri internet yang bahkan berbasis serat optik. Oleh karena itu, tambahan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Bnayuwangi akan dialokasikan untuk membeli bandwidth di desa-desa.
Program Smart Kampung juga dapat mendorong ekonomi local, termasuk ikut menaikkan pendapatan per kapita warga. Dalam lima tahun, pendapatan per kapita warga Banyuwangi sudah naik 80 persen dari Rp 20,8 juta per orang per tahun pada 2010 menjadi Rp 37,53 juta per orang per tahun pada 2015.
Pada tahun 2017, Banyuwangi mendapatkan total Rp320 miliar untuk 189 desa, yang terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) Rp148 miliar dan Rp172,2 miliar dari Dana Desa (DD). ADD yang ada digunakan untuk pengembagan program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dengan memprioritaskan 10 program salah satunya Smart Kampung.
Dengan adanya ADD yang dapat dikatakan banyak tersebut, maka bukan tak memungkinkan Banyuwangi dapat menjalankan program Smart Kampung. Bahkan masih ada program lain yang tak kalah penting yang juga mendapatkan alokasi dana.
