Mohon tunggu...
Mang Pram
Mang Pram Mohon Tunggu... Freelancer - Rahmatullah Safrai

Penikmat kopi di ruang sepi penuh buku || Humas || Penulis Skenario Film || Badan Otonom Media Center DPD KNPI Kota Cilegon

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Menteri PUPR Bisa Tolak JLS, Gagasan Walikota Cilegon Ngawur?

9 Februari 2022   18:14 Diperbarui: 9 Februari 2022   18:23 17939
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sudah sepakan kata jalan ajur mukmuk menjadi viral dan perbincangan di tengah masyarakat Kota Cilegon. Hal ini diawali dengan artikel saya yang mengulas tentang kondisi Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang rusak parah.

Silahkan di baca: Jalan "Ajur Mukmuk" Merusak Martabat Kota Cilegon?

Esok harinya, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian di sebuah acara memberikan pernyataan bahwa JLS akan diserahkan ke Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan kenaikan status menjadi Jalan Nasional.

Kenaikan status menjadi Jalan Nasional sebenarnya gagasan yang wajar saja. Namun, gagasan itu terkesan se enake dewek (semaunya sendiri) tanpa mengkaji. Sehingga gagasan yang terlanjur meluncur di ruang publik itu menjadi ngawur dan kemungkinan besar berpotensi ditolak Menteri PUPR RI.

Pernyataan gagasan Pak Wali  menjadi kontroversi dikarenakan menyebut bahwa kodisi perawatan JLS sangat menyedot anggaran besar setiap tahunnya, sehingga lebih bermanfaat dialihkan untuk program pro rakyat lainnya.

Pak Wali juga akan menyurati Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat secepatnya.

Pernyataan ini pun kemudian menjadi blunder dan mendapatkan banyak kritikan sekaligus kontra dengan gagasan tersebut.

Gagasan yang terkesan ngawur bagi seorang kepala daerah. Saya menduga bahwa apa yang disampaikan Pak Wali belum pada tahap aspek kajian naskah akademik, aspek pertimbangan, kajian yuridis, dan mekanismenya seperti apa?

Kembali saya menduga bahwa Pak Wali dalam hal ini belum secara matang mengolah gagasannya, sehingga kesan semaunya sendiri jelas terlihat.

Pak Wali, seperti yang diungkapkan dalam opini Kompasianer Kang Nasir, sepertinya tidak membaca Rencana Pembangunan Jangka  Panjang yang ujungnya tahun 2025 dan juga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Padahal dokumen itu dibuat sendiri oleh Walikota Cilegon dan disetujui oleh DPRD Kota Cilegon.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun