Di akhir masa jabatan Wali Kota Cilegon Edi Ariyadi menuai buah bibir yang tidak menyenangkan di tengah masyarakat Kota Cilegon. Terlebih ketika Edi Ariadi meresmikan Gedung Sekretariat Daerah (Setda) yang diberi nama Graha Edhi Praja, Rabu 10 Februari 2021.
Persoalannya ada dalam nama gedung itu terdapat kata "Edhi" yang  menjurus dari nama Wali Kota. Sehingga orang bisa menyimpulkan bahwa Pak Edi berusaha mengabadikan namanya dalam gedung lima lantai itu.
Sejauh ini, warga Kota Cilegon banyak yang menanyakan penggunaan nama Graha Edhi Praja melalui sosial media. Setidaknya Pemkot Cilegon memberikan penjelasan bahwa ada alasan, asal usul atau sumber, dan memiliki nilai penting dalam penggunaan nama tersebut. Apakah Edhi disini diambil dari nama Edi?
Banyak pihak yang tidak setuju dengan penggunaan nama tersebut, termasuk saya. Memposisikan diri sebagai warga biasa Kota Cilegon, penyematan nama Pak Edi dalam gedung yang didanai dari APBD Kota Cilegon senilai Rp 88 Miliar itu tidak pantas.
Setahu saya, penggunaan nama gedung atau pun jalan biasanya menggunakan nama-nama pahlawan sebagai penghormatan, bisa juga menggunakan nama yang memiliki nilai sejarah penting, atau ada sosok tokoh yang berjasa besar dalam pembangunan Kota Cilegon.
Saya bukan menganggap Pak Edi tidak penting, hanya saja belum layak. Tidak layak karena saya sendiri tidak mengetahui prestasi terbaik yang sudah diberikan Pak Edi untuk masyarakat Kota Cilegon. Setidaknya ada jasa yang sangat membekas dalam benak masyarakat.
Sedikit mengenal Pak Edi yang berkarir dari pejabat birokrasi, kemudian menjadi Wakil Wali Kota Cilegon selama dua priode mendampingi TB. Iman Ariyadi. Pak Edi kemudian naik menjadi Wali Kota menggantikan Pak Iman yang dipecat Kemendagri karena kasus korupsi.
Kurang lebih 2,5 tahun Pak Edi menjadi Wali Kota pun tidak berdampak pada pembangunan Kota Cilegon. Persoalan banjir menjadi masalah besar tahunan setiap kali musim hujan. Masalah buruknya kondisi lingkungan bersumber dari industri yang tidak pernah ditindak dengan regulasi yang tegas.
Paling terasa ketika Pak Edi menjabat sebagai Wali Kota adalah menjadikan Kota Cilegon dengan pengangguran tertinggi kedua se Banten. Sedikitnya 25.000 warga menganggur di daerah yang tumbuh subur pabrik Industri yang jumlahnya ratusan itu.
Pak Edi tidak sanggup mengelola segala potensi yang besar di Kota Cilegon. Kota Industri yang mestinya bisa mencukupi kesejahteraan warganya, justru membuat 14.000 warga hidup dalam kemiskinan. Bahkan pendidikan yang katanya gratis, realitanya masih ada biaya-biaya besar yang memberatkan wali murid.
Kang Yusdi di tengah obrolan santai di Jahe Merah belakang DPRD Cilegon berujar, "Cilegon Kota Industri dan memiliki Selat Sunda yang bagus untuk pelayaran internasional. Ini jika diurus dengan benar, keuntungannya bisa membiayai semua kebutuhan warganya, bahkan bisa menyantuni pengangguran."
Cukup saya paparkan ini saja sebagai kebutuhan dasar menuju kesejahteran masyarakat yang tidak mampu terurus oleh pemimpinya. Mungkin ada pencapaian terbaik Pak Edi, hanya saja kota yang ngakunya sudah menerapkan smart city masih sulit mendapatkan informasi publik yang mudah diakses.
Kembali pada kelayakanan nama Edhi tersemat dalam gedung sekda yang sempat mangkrak pembangunannya itu, alangkah bijaknya jika menggunakan nama para pahlawan saja.
Perlu diketahui, Cilegon memiliki segudang nama para pejuang, Â dari awal pertempuran melawan penjajah Belanda hingga Indonesia merdeka. Seperti Nyi Mas Gamparan (1836) dan Gerakan Ki Wakiah (1850)Â
Gerakan fenomenal Geger Cilegon yang dipimpin KH. Wasid bersama sejumlah ulama besar lainnya (1888). Serta Brigjen KH. Syam'un pejuang kemerdekaan dan pendiri Pondok Pesantren Al-khairiyah yang telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden.
Tanpa merendahkan nama Pak Edi, alangkah lebih baiknya jika gedung-gedung, jalan-jalan, dan tempat lainnya diberi nama para pahlawan. Harapannya akan menjadi bagian edukasi sejarah, sehingga nama-nama para pahlawan tidak hilang begitu saja.
Kadung sudah diresmikan dengan nama Graha Edhi Praja mau protes bagaimana lagi? Pemkot Cilegon juga tidak pernah melibatkan masyarakat dan uji publik tentang pemberian nama gedung dan jalan.Â
Seperti yang sudah-sudah, pemberian nama Jalan Lingkar Selatan diberi nama Jalan Aat-Rusli. Agak aneh ini, TB Aat Safaat adalah mantan Wali Kota Cilegon yang terlibat kasus korupsi pembangunan Dermaga Trestle Kubangsari, Kota Cilegon, pada April 2012. Pak Aat merugikan negara sekitar Rp 11,5 miliar.
Adalagi nama mantan Wali Kota Cilegon TB. Iman Aiyadi yang diduga menyematkan namanya pada Masjid Nurul Iman. Pak Iman, anak Pak Aat juga terlibat korupsi dan dipecat tidak hormat oleh Mendagri setelah terbukti menerima duit senilai Rp 1,5 miliar untuk perijinan Amdal Transmart tahun 2017.
Bagaimana dengan Pak Edi? Baru-baru ini ada berita Inspektorat menemukan penyalahgunaan dana covid-19. Sejumlah temuan terdapat dugaan pada program bansos di sejumlah OPD dan keterlibatan pihak ketiga memberikan harga lebih tinggi dari harga normal.
Mendengar keterlibatan pejabat melakukan korupsi di Kota Cilegon sudah biasa. Sebagai warga biasa cukup menunggu kabar hasil audit dana Covid-19 dan pembangunan gedung pemerintah lainnya saja.Â
Jangan sampai Pak Edi seperti para pendahulunya, namanya disematkan di jalan dan gedung, ternyata tindakannya merugikan negara dengan perbuatan korupsi.
