Pada masa kini semakin banyak pihak-pihak yang memiliki jabatan tinggi untuk memperkaya dirinya sendiri. Bahkan mereka rela menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan mereka. Sebut saja permasalahan oligarki yang sudah tidak asing lagi didalam dunia politik. Tidak hanya di dunia perpolitikan saja, bahkan oligarki ada pula di dalam dunia perekonomian. Namun, oligarki ekonomi tidak berbeda jauh dengan oligarki dalam dunia politik. Dalam dunia perekonomian oligarki adalah suatu sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan kewenangan pada segelintir orang atau elit dan untuk mempertahankan kekuasaan kemasyarakatan yang khusus, yang berdiri di atas masyarakat, dibutuhkan pajak dan pinjaman negara. (Putra, 2019). Sedangkan dalam dunia politik, oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu (Farisa, 2021). Dapat disimpulkan bahwa oligarki dalam politik dengan ekonomi tidak memiliki perbedaan yang signifikan, hanya beda dalam objek yang dituju namun, pelaku atau tokoh dibalik permasalahan ini sama, yaitu orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi dan orang orang elit. Sesuai dengan pembahasan diatas, saya akan memberikan gambaran atau contoh oligarki ekonomi di indonesia.
Struktur ekonomi dalam dua puluh tahun terakhir dari segi perubahan dan bagian yang tetap sama. Hal yang berubah dari struktur ekonomi dalam dua puluh tahun terakhir yaitu ekonomi digital sebagai sumber pertumbuhan yang akseleratif (Sari, 2021).
"Banyak yang tidak percaya kekayaan penduduk Indonesia perkapita 2018 dua miliar, tapi sayangnya penguasaan oligarki terhadap ekonomi semakin mendalam, jadi kekayaan penduduk tidak merata," jelasnya.
Pada kejadian ini dapat kita lihat bahwa sebenarnya Indonesia memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki keuangan serta pendapatan perkapita di Indonesia, bahkan sempat menjadi negara dengan startup terbanyak di dunia. Namun, karena keserakahan para penguasa oligarki yang hampir menguasai 50% total kekayaan, Indonesia jadi memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi dibandingkan negara liberal (Sari, 2021). Serta Angka Gini Ratio, dari data statistik sejak pertengahan 1970-an, dibandingkan dengan angka saat ini mengalami peningkatan, yang berarti ketimpangan pendapatan semakin tinggi. Pada tahun 1976 tersebut Indeks Gini sebesar 0,353, meningkat pada tahun 1996 sebesar 0,351, dan data terakhir Maret 2022 sudah mencapai 0,384. Dan Angka-angka ini menunjukkan bahwa tidak mudah untuk memeratakan pendapatan dalam masyarakat (Hamid, 2022).
Menurut masyarakat, permasalahan oligarki ini dinilai cukup serius dan merugikan. Bagaimana tidak, segala permasalahan dalam politik maupun ekonomi diatur para kaum elit atau orang yang memiliki jabatan tinggi. Dapat dimaklumi apabila mereka menangani permasalahan dengan baik, adil, serta memikirkan masyarakat yang lainnya. Namun, pada kenyataannya mereka tidak menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik, justru mereka selalu mencari keuntungan disetiap ada kesempatan. Hal ini membuat masyarakat geram dan menghambat negara Indonesia untuk mencapai kesejahteraan.
Hingga saat ini praktik oligarki masih terus berlanjut entah sampai kapan, dan peran pemimpin negara yang adil sangat diperlukan untuk menepis semua praktik oligarki ini yang semakin menggerogoti perekonomian negara. Apabila pemimpin negara tidak tegas dalam menghadapi permasalahan oligarki ini, maka akan semakin sulit untuk memulihkan atau mengurangi kemiskinan serta tingginya ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Diharapkan suatu saat ada pemimpin yang dapat menghapus semua kecurangan serta mewujudkan harapan negara Indonesia untuk setara dengan negara maju.
