 KesimpulanÂ
 Keuangan politik, yang utamanya pendanaan kampanye dalam pemilihan presiden secara langsung merupakan menjadi masalah yang dipahami oleh seluruh kandidat yang mencalonkan, baik itu petahana maupun maupun kandidat penantang. Salah satu penyebabnya adalah karena dalam pilpres pendanaan kampanye lebih berbasis kandidat, yang menjadikannya lebih ke kompetisi antar pribadi para pasangan calon,  sehingga masing-masing pasangan calon membutuhkan dana lebih banyak untuk bisa memenangkan pilpres di tahun 2024 mendatang. Kurang trasnparansi dalam pelaporan pendanaan kampaye pemilu pilpres juga  menjadikan masalah karena  kita kitak tau darimana dan sejumlah berapa dana yang masuk untuk kempanye, yang dikhawatirkan dana yang kurang transparan tersebut adalah dana hasil kejahatan atau tindak yang merugikan orang lain, begitu juga tentang siapa yang memberikan dana tersebut kendati bisa dipastikan juga nantinya akan ada keikut sertaan beberapa kepentingannya juga.
 Dalam konteks pilpres, rata-rata pengeluaran digunakan untuk, yang pertama pembentukan tyim sukses  atau biasa disebuut sebagai tim pemenangan. Hampir semua kandidat yang bukan merupakan pengurus partai politik pengeluaran angaran untuk membentuk tim sukses  atau dengan sebutan yang lain dalam rangka memobilisasi dukungan. Yang kedua adalah pertemuan tatap muka dan pengadaan serta penyebaran alat peraga kampanye (APK), dalam bahasa para kandidat, mereka menyebut biaya ini sebagai biaya Sosialisasi.
