Ini termasuk 11.483 anak-anak, sebagian besar meninggal di tangan tentara Jepang setempat, 10.101 anak-anak dibunuh oleh tentara Jepang dari tempat penampungan dan 866 tewas saat melakukan pekerjaan serabutan untuk tentara Jepang, banyak lainnya mati kelaparan setelah dirampok makanannya oleh tentara Jepang atau dibunuh langsung oleh tentara Jepang.
Sebagian besar perempuan dan anak-anak dibunuh bukan karena tentara Jepang tidak melindungi mereka, tetapi lebih langsung oleh tentara Jepang. Dan ketika militer AS hendak mendarat, tentara Jepang memaksa warga sipil setempat untuk bunuh diri secara kolektif.
Ada juga banyak tentara Jepang yang membunuh sejumlah besar warga sipil setempat untuk mendapatkan makanan atau tempat persembunyian yang lebih baik, dan tentara Jepang tidak mempercayai penduduk Okinawa setempat. Banyak penduduk setempat yang dibunuh karena dianggap sebagai "mata-mata" oleh tentara Jepang.
Bagi orang Okinawa, tragedi pertempuran itu tidak terletak pada intensitasnya, tetapi kesedihan bahwa meskipun mereka dimasukkan secara paksa ke bagian dari negara Jepang, tetapi mereka tidak dipercaya dan diperlakukan sama oleh penduduk asli.
Ketika perang berakhir dan orang Okinawa belum sembuhkan dari luka perang, karena pentingnya lokasi geografisnya, Okinawa menjadi tumbal dari pemenang baru perang (AS) sebagai koloni militer AS di Pasifik Barat.
Setelah Jepang secara resmi mengumumkan penyerahan tanpa syarat, aturan militer AS di Okinawa secara bertahap ditetapkan.
Pada 26 Juli 1945, menjelang penyerahan Jepang. Tiongkok, Amerika Serikat, dan Inggris mengeluarkan "Proklamasi/Deklarasi Potsdam", di antara ketentuan yang kedelapan membatasi ruang lingkup wilayah Jepang: "Kedaulatan Jepang terbatas pada Honshu, Kyushu , dan Shikoku , Hokkaido, dan pulau-pulau kecil lainnya yang ditentukan oleh sekutu terdekat."
Menurut ketentuan ini, Jepang kehilangan haknya untuk menguasai Kepulauan Ryukyu. Jepang menerima "Proklamasi/Deklarasi Potsdam" ketika menyerah tanpa syarat, yang berarti bahwa Jepang menerima pembatasan ruang lingkup kedaulatan.
Pada 2 April 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengumumkan "Agreement on the Mandatory Administration of the Islands by the Former Japan (Perjanjian Mengenai Administrasi Mandat Kepulauan oleh Bekas/Mantan Negara Jepang)", menempatkan Kepulauan Ryukyu di selatan 30 derajat lintang utara di bawah sistem perwalian PBB dan dikelola oleh militer AS. Pada  1 April 1952, "Ryukyu American National Government (Pemerintah Nasional Amerika Ryukyu)" secara resmi didirikan.
Kemenangan Revolusi Tiongkok pada tahun 1949 membuat AS semakin mendesak untuk mengakui nilai strategis Okinawa. Maka, pembangunan pangkalan militer permanen di Okinawa dimulai.
