Kepemilikan Ryukyu adalah masalah kompleks yang melibatkan sejarah, hukum, politik, budaya, dan opini publik.
Banyak pihak dalam negeri Tiongkok yang menghendaki Tiongkok seharusnya melihat masalah kualifikasi dari aspek-aspek berikut: Pertama, Tiongkok menghormati keinginan dan kepentingan Rakyat Ryukyu, mendukung tuntutan sah mereka, dan melindungi budaya dan lingkungan mereka. Rakyat Ryukyu selalu tidak puas dan menentang pemerintahan Jepang, mereka juga merasa terganggu dan marah atas banyaknya pangkalan dan fasilitas militer yang didirikan oleh AS di Kepulauan Ryukyu.
Tiongkok harus membantu rakyat Ryukyu melindungi kemerdekaan mereka, dan secara hukum membantu Kepulauan Ryukyu mencapai kemerdekaan. Sehingga Ryukyu akhirnya bisa lepas dari kontrol dan kekuasaan kolonial Jepang dan AS.
Kedua, Tiongkok harus menghormati hukum dan ketertiban internasional, menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, serta menentang segala bentuk hegemonisme dan intervensionisme.
Kekuasaan Jepang atas Ryukyu didasarkan pada agresi Jepang yang tidak masuk akal dan pendudukan militer AS, selama ini tanpa persetujuan dan pengakuan rakyat Tiongkok dan Ryukyu.
AS dan Jepang telah mendirikan sejumlah besar pangkalan dan fasilitas militer di Kepulauan Ryukyu, yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia dan kepentingan rakyat Ryukyu, tetapi juga mengancam keamanan dan kepentinganTiongkok, terutama dalam masalah Selat Taiwan.
Tiongkok harus meminta AS dan Jepang untuk menghormati komitmen dalam "Deklarasi Kairo dan Proklamasi Potsdam", untuk tidak mengakui pendudukan ilegal Kepulauan Ryukyu oleh pemerintah Jepang, dan untuk memberikan hak kemerdekaan kepada rakyat Ryukyu.
Akhirnya, Tiongkok harus menyadari bahwa ketika Tiongkok berbicara tentang masalah Ryukyu, hal itu bertujuan untuk menunjukkan pengaruh dan rasa kedaulatannya di Asia Timur dan menjaga kepentingan intinya.
Karena AS dan Jepang telah mengadopsi sikap yang semakin keras dan bermusuhan terhadap Tiongkok dalam masalah Selat Taiwan, berusaha menahan/membendung dan menekan perkembangan dan kebangkitan Tiongkok, pemerintah Tiongkok harus mengambil beberapa langkah untuk menanggapi provokasi tersebut.
"Kartu Ryukyu" telah menyebabkan tekanan psikologis yang sangat besar di Jepang.
Ketika Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi menjawab pertanyaan yang diajukan oleh anggota parlemen: "Apakah krisis Taiwan berarti ada yang salah dengan Jepang", dia tidak mengomentari pertanyaan ini dengan alasan dia mewakili pemerintah Jepang.
