Pemerintah Tiongkok selalu mendukung tuntutan sah rakyat Ryukyu, menyerukan kepada pemerintah Jepang dan pemerintah AS untuk menghormati keinginan dan kepentingan rakyat Ryukyu serta menjaga perdamaian dan stabilitas di Kepulauan Ryukyu.
Faktanya, jika Amerika Serikat benar-benar menghargai "semangat kontrak (spirit of social contract)", itu harus memenuhi komitmennya dalam "Proklamasi/Deklarasi Potsdam", tidak menyetujui pendudukan ilegal pemerintah Jepang di Kepulauan Ryukyu, dan memberikan rakyat Ryukyu hak atas kemerdekaannya.
Mengapa Tiongkok memunculkan masalah Ryukyu sekarang?
Baru-baru ini, dalam pertemuan para menteri luar negeri G7 yang  diadakan di Jepang, sebagai tuan rumah, Jepang sekali lagi bergegas ke garis depan anti-Tiongkok, membuat gelombang dan berbicara tentang masalah Selat Taiwan.
Pihak Jepang menyatakan bahwa "tidak ada negara yang diizinkan menggunakan kekuatan untuk mengubah status quo saat ini di Selat Taiwan", dan itu mencirikan Tiongkok sebagai "tantangan strategis terbesar", mengungkapkan permusuhan yang kuat terhadap Tiongkok.
Menariknya, pada 30 Maret, sesaat sebelum pertemuan para menteri luar negeri G7, wakil gubernur Prefektur Okinawa, Yoshimi Teruya, berinisiatif mengunjungi kedutaan besar Tiongkok di Jepang dan mengadakan pertemuan tertutup dengan duta besar Tiongkok Wu Jianghao.
Baru-baru ini Tiongkok juga memunculkan isu kemerdekaan Rykyu, tampaknya Tiongkok mendukung "Gerakan Kemerdekaan Ryukyu" Â karena AS dan Jepang telah mengadopsi sikap yang semakin keras dan bermusuhan terhadap Tiongkok dalam masalah Taiwan, Menteri Luar Negeri Tiongkok Qin Gang menyatakan, "Kami berharap pihak Jepang dapat melihat sejarah dengan benar, menghormati fakta, dan bertindak dengan hati-hati di Taiwan terkait masalah kata-kata dan perbuatan salah yang merugikan kepentingan inti Tiongkok dan keseluruhan situasi hubungan Tiongkok-Jepang."
Pada saat yang sama, Tiongkok juga mengingatkan pihak Jepang bahwa Kepulauan Ryukyu bukan milik Jepang dalam hal yurisprudensi.
Pernyataan tersebut merupakan serangan balik pemerintah Tiongkok terhadap dukungan Amerika Serikat dan Jepang terhadap kemerdekaan Taiwan, dan juga merupakan cara pemerintah Tiongkok untuk menunjukkan pengaruh dan rasa kedaulatannya di Asia Timur. Â Tiongkok juga memberikan dukungan kuat kepada aksi tuntutan rakyat Ryukyu.
Pada 30 Maret 2023, Wu Jianghao, duta besar Tiongkok yang baru untuk Jepang, mengadakan pertemuan Wakil Gubernur Yoshimi Teruya. Kedua belah pihak mencapai banyak konsensus. Kedua belah pihak memutuskan untuk tidak menggunakan nama Okinawa dan menggunakan "Ryukyu" yang lebih bersejarah.
