Jadi dalam hal ini pada kenyataanya, semua orang mungkin harus mendengarkan atau mempertimbangkan pendapat presiden sebelum bertindak, termasuk untuk masalah skandal Choi Soon-sil, kita bisa melihat ketika kasusnya baru mulai muncul, kejaksaan tidak begitu antusias untuk bersedia menyelidiki.
Setelah P.D.II usai, Korsel meniru AS dalam sistem kepemimpinannya, dengan pemerintahan presidensil, presiden sebagai pemimpin negara. Dalam konstitusi, Perdana Menteri hanya sebuah “asisten” dari Presiden, dan dalam hal politik mereka seringkali hanya bermain sebagai peran “kambing hitam” (yang dikorbankan).
“Nippon Keizal Shimbum” (Harian Ekonomi Jepang) percaya bahwa “tradisi otoriter disamakan dengan gaya presiden Amerika, yang memungkinkan Presiden Korsel untuk memiliki otoritas yang besar.” Ini merupakan alasan penting yang menyebabkan skandal confidante dan anggota keluarga presiden untuk bisa mengumpulkan kekayaan melalui cara-cara yang tidak benar dengan menggunakan hubungannya.
Skandal confidante ini dilakukan oleh para pembantu presiden Park Geun-hye, dan dari persepktif Blue House karena setiap presiden memiliki antara 200 hingga 400 skretaris. Seperti kita ketahui sebelum menjadi presiden orang-orang ini adalah asisten pribadinya. Maka dari itu, ketika orang-orang ini masuk ke Blue House, karena sudah mempunyai hubungan pribadi dengan presiden, dengan sendiri kekuasaan dalam pemerintahan berada ditangan mereka ini sangat besar.
Sepanjang sejarah presiden Republik Korea (korsel), skandal mereka sering kali dimulai dari sekretaris-sekretaris ini. Skandal Park Geun-hye juga terjadi dengan cara yang sama. Setelah kasus Choi Soon-sil muncul kepermukaan, namun pada kenyataannya itu pertama yang dikontak adalah pembantu Choi Soon-sil.
Pada 6 Nopember 2016, ketika mantan sekretaris senior presiden untuk urusan ekonomi Ahn Chong-bum dan mantan sekretaris pribadi presiden Chung ho-sung ditangkap. Ahn Chong-bum dituduh bekerjasama dengan Choi Soon-sil untuk memaksa 53 perusahaan besar Korsel untuk menyumbang dalam mendirikan dua perusahaan keuangan utama, dengan total 77,4 won ketika dia masih sebagai sekretaris presiden untuk urusan ekonomi.
Chong Ho-sung diduga memberikan dokumen pemerintah, termasuk pidato presiden dan dokumen keamanan asing yang diklasifikasi kepada ChoiSoon-sil.
Latar Belakang Sistem Politik Republik Korea
Seorang protester tua mengatakan kepada seorang wartawan yang meliput: Sebuah bangsa hanya akan bahagia jika negara stabil. Saya pikir ini hal yang paling penting. Yang kedua, kini bukan Park Geun-hye yang jahat, tapi sistem politik Korsel ini penyebabnya. Saya selalu kritis tentang ini. Saya sudah berumur 71 tahun, ini adalah yang pertama kalinya bagi saya untuk ikut protes selama lebih dari 41 tahun terakhir. Saya pikir itu sangat berarti.
Analis percaya bahwa lebih dari 20 tahun evolusi politik, dan fermentasi dari skandal confidante ini mencerminkan bahwa Korsel belum bisa membebaskan diri dari penyakit kronis yang terbentuk dari sejarah Korsel dan kini telah diperpanjang lagi dengan “politik pilih kasih” dan “punggawa politik (poltik nepotisme).”
Berdasarkan hubungan lama yang tahunan antara Choi Soon-sil dan Park Geun-hye, ini merupakan contoh klasik dari politih pilih kasih, Ahn Chong-bum dan pengikutnya Chung Ho-sung. Dilatar bekangi dengan struktur pilih kasih dan politik punggawa, ditambah kewenangan presiden yang berlebihan dan posisi yang menarik dan yang menimbulkan hasrat, juga terkait dengan kurangnya sistematisasi dari pemerintah Republik Korea. Maka terjadilah serangkaian skandal dalam sejarah Korsel ini.
