Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Covid-19

Saat ini pandemi covid-19 menjadi sejarah dunia, dimana penyebarannya terdapat di beberapa negara di dunia. Penanganan covid-19 menjadi masalah prioritas yang harus diselesaikan oleh beberapa negara terdampak dengan kebijakan-kebijakan terbaik dari masing-masing negara. Pandemi covid-19 sangat mempengaruhi banyak aspek bukan hanya kesehatan, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian global, termasuk Indonesia. Lonjakan kasus yang yang terjadi setiap waktu membuat pemerintah menjadi lebih seigap dalam menerapkan kebijakan-kebijakan di semua stakeholder guna mencegah terjadinya penularan.
 
 Kolaborasi multipihak dengan prinsip gotong royong melalui klaster nasional penanggulangan bencana dan lembaga pendukung dibidang kemanusiaan sangat diperlukan. Untuk klaster kesehatan, percepatan vaksinasi dan sosialisasi protokol kesehatan 5M,  optimalisasi 3T, dan membantu antisipasi kelangkaanobat, alat kesehatan, serta peningkatan kapasitas tempat isolasi. 

Untuk klaster logistik, bisa membantu memenuhi kebutuhan logistic penanganan covid-19. Untuk klaster pendidikan bisa mengawal kebijakan pendidikan seperti pembelajaran tatap muka di masa PPKM, dan membantu pelaksanaan percepatan vaksinasi bagi pelajar dan tenaga pendidikan. Kemudian klaster pengungsian dan perlindungan membantu penguatan manajemen pengungsian di masa pandemi dan tempat isolasi mandiri. Klaster pemulihan dini bisa membantu pemerintah daerah untuk mengaktivasi posko satgas covid-19 hingga level terendah di RT/RW dan membantu pemulihan dampak covid-19 di daerah.

 Beberapa kebijakan mulai dari PSBB, PPKM dan New Normal dicanangkan untuk membantu pemerintah menekan laju penyebaran covid-19 yang dalam hitungan menit bisa meningkat di berbagai daerah. poin terpenting yang menjadi fokus pemerintah adalah  membatasi obilitas masyarakat yang sering kita sebut social distancing atau psycal distancing. Sejak awal pandemi tahun 2020 hingga tahun 2021, kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat dimulai dengan PSBB pada April 2020 hingga PPKM level 3 dan 4 di akhir Juli 2021.

 Jumlah kasus yang kian hari kian meningkat secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah kota besar maupun wilayah pedesaan membuat pemerintah membuat beberapa kebijakan yang menunjukkan hasil yang baik. Kebijakan pemerintah dalam menangani covid-19 beserta efeknya tentunya harus dipelajari oleh seluruh lapisan masyarakat. Pasalnya kita bisa melihat berbagai macam faktor yang dapat membuat penularan covid-19 kembali naik.

Pembelajaran di masa lalu ini dapat dijadikan pegangan dalam mengatasi peningkatan kasus pada hari-hari yang berpotensi meningkatnya kasus. Seiring dengan peningkatan angka penyebaran covid-19, pemerintah kembali memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal 31 Maret 2020. Kampanye 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) serta vaksinasi terus gencar untuk memutuskan rantai penularan covid-19 secara menyeluruh. Pemberian vaksin dilakukan mulai dari vaksin 1 hingga booster yang akhirnya diwajibkan dan menjadi persyaratan perjalanan transportasi di Era New Normal.    

 Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang dalam upaya penanggulangan penyakit menular dengan vaksinasi atau imunisasi. Indonesia juga berkontribusi terhadap penanggulangan penyakit di muka bumi melalui pemberian vaksinasi. Sebagai contoh sejak pertama kali imunisasi cacar dicanangkan pada tahun 1956, akhirnya penyakit cacar bisa dimusnahkan di seluruh dunia pada tahun 1974 sehingga pelaksanaan imunisasi cacar dihentikan pada tahun 1980. 

Contoh lain Indonesia dengan upaya gencar pemberian imuniasasi tetanus pada bayi dan anak (melalui vaksin DPT-HB-Hib DT dan TD) serta pada Wanita Usia Subur (vaksin Td), Indonesia akhirnya mencapai status eliminasi tetanus maternal dan neonatal tahun 2016.    

 Program vaksinasi sendiri bertujuan untuk mengurangi resiko penularan Covid-19 dengan membentuk kekebalan komunal (herd immunity) yang kemudian bertransformasi menjadi perlindungan kelompok (herd protection).  Kekebalan kelompok atau herd imunity merupakan situasi dimana sebagian besar masyarakat terlindung/kebal terhadap penyakit tertentu. 

Melalui kekebalan kelompok, akan timbul dampak tidak langsung (indirect effect), yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Kondisi tersebut hanya dapat tercapai dengan cakupan vaksinasi yang tinggi dna merata. Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan mengeradikasi (memusnahkan) penyakit itu sendiri.

  Upaya pemerintah dalam mewujudkan herd protection ini dilakukan dari perjuangan mendapatkan vaksin dengan diplomasi ke negara produsen untuk mengamankan pasokan dalam situasi kelangkaan, hingga mendorong riset dan inovasi farmasi dengan pengembangan Vaksin Merah Putih untuk kemandirian negara. Pemerinta juga mengembangkan digitalisasi sistem kesehatan melalui teknologi informasi dan menyatupadukan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan melibatkan berbagai pihak.

 Program vaksinasi juga dapat meningkatkan rasa percaya diri masyarakat untuk beraktivitas kembali dan sekaligus menggerakkan roda perekonomian.  Memasuki Era New Normal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan buku vaksinasi Covid-19 bersamaan dengan dilakukannya diskusi panel terkait tantangan, capaian dan evaluasi Covid-19. Buku vaksinasi Covid-19 tersebut merangkum seluruh perjalanan Indonesia sejak awal pandemi, kebijakan-kebijakan yang diambil dalam menangani dan mengendalikan pandemi beserta seluruh dinamika yang terjadi di lapangan.