demokrasi ternyata berbuntut panjang terhadap apa yang terjadi di dalam negara ini. pemerintah yang salah satu pendefinisannya sebagai organisasi tertinggi sekarang sepertinya sudah bergeser, tergeser oleh ‘organisasi’ lain yang lebih melancarkan dominansinya. pergeseran ini bukan asalnya dari pemerintah, tapi yang diperintahlah yang merasakan bahwa para pemerintah mereka tidak bisa memerintah mereka lagi.
hubungan antara pemerintah dan masyarakat kita dulunya memang vertikal, tetapi masyarakat yang membawa panji bernama demokrasi memaksakannya berubah menjadi variasi antara hubungan vertical-horisontal. pada kesempatan tertentu masyarakat juga ingin menjadi mitra, partner pemerintah bahkan pada tingkat yang lebih tinggi, masyarakat tidak ingin diatur lagi, merekalah yang harus mengarahkan pemerintah, toh paradigmanya sekarang pemerintah itu pelayan masyarakat, tugasnya ya melayani mereka.
pemikiran pemerintah yang memposisikan diri sebagai organisasi tertinggi dan masyarakat yang merasa ingin dilayani saling beradu argumen. masing-masing mereka tetap bertahan di dalam posisinya, dan akhirnya muncullah kata itu, apatisme.
saya mengartikan apatisme sebagai sikap ketidakpedulian. kbbi menyebutkan, apatis - acuh tidak acuh, tidak peduli, masa bodoh; kita tidak boleh --- terhadap usaha pembangunan pemerintah.
bahkan kbbi saja mengisyaratkan masyarakat agar tidak apatis terhadap apa yang dilakukan pemerintahnya. demokrasi dan reformasi memang merasuki masyarakat untuk berpikir lebih terhadap orang yang akan memimpinnya. bagaimana keapatisan masyarakat itu terwujud? kita lihat golput yang semakin bersorak dari awal dibentangkannya demokrasi. kota surabaya pada pemilu 2005 lalu, angka partisipasi pemilih hanya 49.64%. gubernur fauzi bowo hanya dipilih 2 juta orang pemilih (35,1%) sedangkan yang golput 39,2%, setara dengan 2,25 juta orang pemilih. kalau kita bertanya pada bang google, ‘persentase golput dalam pilkada’ maka hampir tidak ada angka golput yang dibawah 20%. kompetensi birokrasi, harusnya ada di masyarakat sebagai syarat suatu negara demokrasi. apa itu kompetensi birokrasi, transfer trust dari masyarakat kepada pemerintah untuk mengurus mereka.
masyarakat tanpa pemerintah? adakah? ternyata ada. di belgia, salah satu negara yang pernah memimpin uni eropa pernah menjalankan sebuah negeri tanpa pemerintah. tidak tanggung-tanggung, mereka bertahan hingga 249 hari. berantakankah jadinya?ternyata tidak juga. layanan bus umum lancar dan ekspor berjalan seperti biasanya.
apakah hal itu membuat gerah sisi satunya, pemerintah?
pemerintah ternyata juga tidak mau kalah. ketidakpedulian itu bahkan secara terang-terangan mereka tunjukkan kepada masyarakatnya. pembangunan gedung legislatif kita yang terhormat ternyata setara dengan pengadaan lahan sawah hingga 20.000 hektar, atau pembangunan 11.600 rumah sederhana untuk masyarakat atau pembangunan 32.000 gedung sekolah di seluruh indonesia. bagaimana reaksi mereka ketika timbul reaksi dari masyarakat?legislatifpun berkata, ‘jangan dibandingkan, toh masing-masing sudah punya anggaran masing-masing’. ironis.
saya cukup khawatir, apatisme ini akan berlarut-larut. kalau masing-masingnya berjalan sendiri, ya lebih baik kita bangun negerinya masyarakat dan negerinya pemerintah. tidak perlu lagi pembagian hak dan pembagian kewajiban antara masyarakat dan pemerintah.
mari kita turut memikirkan.
maidiyanto rahmat / makassar, 14 april 2011