Kita di zona apa ya? Itu respon cepat salah seorang teman yang berprofesi guru menanggapi konferensi pers tentang penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi covid-19 yang digelar 7 institusi pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2020.
Keterangan pers ini bertujuan memaparkan penyesuaian surat keputusan bersama (SKB) empat kementrian tentang panduan pembelajaran di masa pandemi covid-19. Ini merupakan revisi SKB yang dikeluarkan sebelumnya pada tanggal 15 Juni 2020. SKB yang pertama, waktu itu dikeluarkan sebelum tahun ajaran dimulai.Â
Konferensi pers ini menjawab kegelisahan dan kegalauan masyarakat yang telah menjalani pembelajaran daring. Seperti kita sama-sama ketahui pembelajaran daring menimbulkan beberapa masalah baik bagi siswa, guru maupun orang tua.
Zona Pandemi
Mari kita perhatikan beberapa poin penting dari konferensi pers ini. Poin Pertama adalah perubahan izin tatap muka untuk zona kuning. Saya memprediksi diskursus tentang zona akan mulai menghangat lagi di masyarakat setelah konferensi pers ini.Â
Pada SKB sebelumnya hanya zona hijau yang diizinkan, sekarang zona kuning pun dibolehkan untuk tatap muka. Izin pembelajaran tatap muka yang direvisi bisa menjadi hal yang akan menuai kritik para ahli bahkan mungkin juga dari masyarakat.Â
Keputusan yang terlihat sederhana ini, memiliki dampak yang besar. Dari sebelumnya hanya 6% siswa yang bisa belajar tatap muka, sekarang naik drastis menjadi 43%.Â
Tetapi ada hal yang menggembirakan, kebanyakan daerah zona hijau dan kuning adalah daerah-daerah yang memang terpencil dan sulit mendapatkan akses pembelajaran daring. Pada masa pembelajaran daring mereka sulit untuk belajar. Dengan adanya izin baru ini kemungkinan mereka untuk bisa belajar terbuka lebar.
Mengapa kebijakan ini diambil? Menurut Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, latar belakang yang dipakai untuk memutuskan ini adalah banyaknya kendala dan dampak negatif yang berkepanjangan dari kebijakan belajar dari rumah (BDR).Â
Sebenarnya memang dari awal sudah diprediksi bahwa permasalahan-permasalah tersebut tidak akan bisa dihindari. Lalu, apakah pemerintah terlambat melakukan kebijakan baru ini? Waktu yang akan menjawabnya.
