Tetapi Indonesia yang menganut prinsip bebas dan aktif menolak tawaran yang diajukan oleh Amerika tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu kejelian dari Amerika Serikat dalam melihat potensi yang ada di choke points tersebut.
Lalu bagaimana Indonesia dalam memaksimalkan Selat Malaka untuk kepentingan nasional Indonesia. Jika kita menggunakan salah satu teori dari Hubungan Internasional yaitu Realis yang mementingkan kepentingan nasional dan keamanan nasional dengan hakikat perjuangan demi kekuatan atau struggle of power.Â
Indonesia dapat memaksimalkan choke points yang ada dengan memberikan klaim terhadap Selat Malaka tersebut dan memungut pajak dari kapal-kapal yang lewat sama seperti ketika Kerajaan Sriwijaya pada zaman dahulu dengan begitu pemasukan APBN Indonesia akan membengkak dan dapat di salurkan untuk kesejahteraan rakyat.
Tetapi hal ini akan tidak berfungsi jika kita menggunakan perspektif dari Idealisme/Liberalisme yang menyatakan jika pada dasarnya manusia adalah makhluk yang damai, mau bekerja sama. Akan banyak pertimbangan jika ingin menerapkan seperti perspektif realis tersebut.Â
Terlebih Indonesia menyetujui UNCLOS 1982 yang merupakan rezim internasional untuk dijadikan dasar dalam menentukan batas-batas dan aturan dalam kelautan. Indonesia tidak bisa sewenang-wenang dalam menentukan kebijakannya terlebih kebijakan yang ingin di terapkan tersebut berlawanan dengan hukum yang sudah di sepakati bersama. Serta membutuhkan perundingan lebih lanjut mengingat Selat Malaka melewati Semenanjung Malaysia dan selatan Thailand juga.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah Selat Malaka merupakan selat yang sangat strategis dalam hal perdagangan internasional dan militer, sehingga perlu dilakukan kajian yang mendalam jika ingin menentukan kebijakan terhadap selat tersebut mengingat banyak negara yang memiliki kepentingan terhadap selat ini, jika salah dalam menentukan kebijakan bukan tidak mungkin keadaan yang tidak diinginkan akan terjadi.
