Palestina: Dari Deklarasi ke Realitas

Jakarta pagi itu agak mendung. Tapi suara Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, terdengar tegas. Tidak ada keraguan."Deklarasi PBB hanya simbol kalau tidak ada implementasi," katanya.

Kalimat itu sederhana. Tapi dalam politik internasional, sederhana sering berarti rumit.

Indonesia sudah puluhan tahun konsisten mendukung Palestina. Dari zaman Soekarno, Soeharto, Gus Dur, hingga hari ini. Narasinya selalu sama: kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi. Tapi pertanyaan yang selalu kembali: apa hasilnya?

Ada hal baru pekan ini. Hamas---kelompok yang selama ini identik dengan penolakan---tiba-tiba membuka pintu. Mereka berkata siap menerima solusi dua negara. Dengan syarat: gencatan senjata permanen, blokade dihentikan, tahanan dipertukarkan, Israel mundur dari Gaza.

Baca juga: Ketika Blus Lebih Nyaring daripada Mikrofon

Tentu syarat itu tidak sederhana. Tapi ada makna besar di dalamnya: pintu diplomasi tidak lagi terkunci rapat.

Dunia internasional, kata Sukamta, tidak bisa pura-pura buta. Ketika yang paling keras sudah mulai melunak, seharusnya PBB dan negara-negara besar segera bergerak.

Ada juga angka-angka yang membuat situasi ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kini, 159 negara sudah resmi mengakui Palestina. Itu lebih dari tiga perempat anggota PBB.
Artinya, Palestina tidak lagi bicara sendirian.

Bahkan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, ikut mengajukan tawaran: mengirim pasukan perdamaian Indonesia di bawah mandat PBB. Sebuah tawaran yang mengingatkan kita pada sejarah panjang Garuda di Kongo, Lebanon, Sudan.

Baca juga: Harmoni di Balai Agung

Sederhana tapi serius: pasukan perdamaian.

Baca juga: Gaza dan Reruntuhan: Skema Bisnis Rekonstruksi yang Membelit

Tentu jalan ke sana tidak mulus. Amerika Serikat masih jadi benteng Israel di Dewan Keamanan. Resolusi apa pun bisa diveto. Uni Eropa pun belum satu suara.

Tapi momentum ini terasa berbeda. Ada udara yang lain.
Deklarasi PBB, pengakuan negara-negara, Hamas yang melunak, dan tawaran Indonesia.

Semuanya seakan menumpuk, menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang bisa berubah.

"Indonesia wajib berdiri di garda depan," Sukamta mengutip Pembukaan UUD 1945.
Bahasa konstitusi yang keras, tapi justru karena keras itulah Indonesia tidak bisa mundur.

Pertanyaannya hanya satu: apakah dunia berani mengubah simbol menjadi kenyataan?

Dua negara. Dua bendera. Dua ibu kota. Yerusalem Timur untuk Palestina.
Slogan itu sudah terlalu lama didengar telinga kita.

Kini yang ditunggu bukan lagi pidato, bukan lagi deklarasi.
Yang ditunggu adalah langkah kaki di lapangan.

[]