PENDIDIKAN - KJP dan sistem desil menjadi elemen penting dalam upaya menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada akurasi pendataan dan validasi desil penerima. Untuk itu, pemerintah perlu memperbaiki sistem pendataan, meningkatkan koordinasi antarinstansi, dan membuka ruang dialog dengan masyarakat agar manfaat KJP dapat dirasakan secara optimal oleh siswa yang berhak.
Desil ditentukan menggunakan data ekonomi dan sosial dari rumah tangga, seperti:
1. Pendapatan per kapita
Yaitu total penghasilan rumah tangga dibagi jumlah anggota keluarga.
2. Pengeluaran
Mencakup jumlah pengeluaran untuk kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.
3. Aset dan kepemilikan barang
Berupa kepemilikan rumah, kendaraan, elektronik, atau barang berharga lainnya.
4. Kondisi tempat tinggal
Status rumah (milik sendiri/sewa/menumpang), akses listrik, air bersih, dan sanitasi.
5. Akses pendidikan dan kesehatan
Tingkat pendidikan anggota keluarga, serta kemudahan mendapatkan layanan kesehatan.
Data tersebut biasanya dikumpulkan melalui survei sosial-ekonomi, seperti yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau program pendataan seperti DTKS dan Regsosek.
Baca juga:
Siswa Kehilangan Hak atas KJP (1): Antara Validasi DTKS dan Pendataan Regsosek oleh Dasa Wisma
Siswa Kehilangan atas Hak KJP (2): Desil sebagai Penentu Kelayakan Penerima KJP
Desil dalam Konteks Program Sosial
Dalam program bantuan sosial seperti KJP, PKH, atau BPNT, desil digunakan untuk memastikan bantuan diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan. Biasanya, hanya kelompok dalam desil 1--4 yang dianggap layak menerima bantuan, karena mereka merupakan bagian dari masyarakat kurang mampu.
Kelompok di desil 5 ke atas dianggap sudah cukup sejahtera, sehingga tidak lagi menjadi prioritas bantuan sosial.
