Proses Bisnis Sektor Pelabuhan Indonesia Masih Tinggi

Perkembangan pelabuhan di Indonesia tidak bisa lepas dari reformasi maritim Indonesia, termasuk aspek lainnya antara lain Pelayaran Pelabuhan, Logistik, Pendidikan Maritim, Permodalan, dan Aspek Hukum. .Saat ini perbaikan di segala bidang  sudah dan sedang berlangsung, terakhir kita tahu dengan telah diluncurkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh Pemerintah.

"Sebagaimana kita ketahui jumlah Pelabuhan di Indonesia sangat banyak lebih dari 1000 Pelabuhan. Sudah tentu kita harus memilah-milah pelabuhan-pelabuhan tersebut sesuai dengan besaran pengelolaan dan fungsi Pelabuhan. Karena tidak semua pelabuhan tersebut bersifat komersial, banyak juga yang bersifat nonkomersial," demikian kata HRM Wahyono Bimarso Dipl HE,  Ketua Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI) dan Waka Prodi Kelautan ITL Trisakti. 

Dikatakan Wahyono lebih lanjut, "Kalau kita berbicara tentang perkembangan Pelabuhan Komersial yang dikelola oleh Pelindo 1,2,3 dan 4, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa fasilitas dan Peralatan Pelabuhan sudah sangat memadai, khususnya perkembangan 10 tahun terakhir dengan pembangunan dermaga dan fasilitas lainnya."

"Pembangunan paling menonjol adalah Kalibaru Tanjung Priok, Kuala Tanjung Pelindo 1,Teluk Lamong dan Manyar di Surabaya dan Makassar New Port. Sehingga kapasitas dan pelayanan prima dari pelabuhan sudah sangat memadai, baik Fasilitas Dermaga.Lapangan Penumpukan termasuk Peralatan Bongkar muat," sambungnya lagi.

Dan menurut dia Perkembangan Pelabuhan juga tidak bisa lepas dari perkembangan lalu lintas muatan cargo di Indonesia, yang kondisinya saat ini muatan terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia. Maka untuk menyeimbangkan muatan ke Kawasan Timur Indonesia diperlukan upaya optimalisasi kerjasama antar sektor seperti perindustrian, pertanian, pertambangan, dan sebagainya. 

Hal itu guna menyeimbangkan mata rantai jaringan logistik barat dan timur Indonesia. Selain itu  didukung dengan peningkatan infrastruktur pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia antara lain pengadaan peralatan bongkar muat, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan pelabuhan lebih efisien.

Pembangunan infrastruktur Pelabuhan khususnya wilayah timur menurut Wahyono harus memperhatikan dua aspek besar, yaitu urban transport sustainability (transportasi regional berkelanjutan) dan Maritime Transport Sustainability (transportasi maritim berkelanjutan. 

Dari 4 pilar utama bisa dijabarkan  pertama dalam beberapa hal yaitu pembentukan komisi yang mengkoordinasikan kegiatan, program yang terintegrasi, Partisipasi swasta yang progresif sebagai operator dan juga adanya aturan-aturan yang memadai.

"Dari 4 pilar utama bisa dijabarkan yang kedua dalam beberapa hal, yaitu pendirian komisi otoritas Pelabuhan dan juga komisi keamanan, Logistik global yang terintegrasi dan lingkungan setempat dan pendanaan yang cukup," ujarnya.

Selain itu soal pendanaan juga harus diperhatikan menurut Wahyono. "Secara umum pendanaan ini yang menjadi masalah besar. Karena terbatasnya dana Pemerintah untuk infrastruktur pelabuhan dan  swasta yang tidak tertarik membangun pelabuhan di Indonesia timur, karena tidak komersial Namun dapat disimpulkan bahwa perkembangan wilayah timur cukup memadai dalam ukuran pasar yang ada, yang memang jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia bagian barat."

Khusus Pelindo 4 kata Wahyono, pembangunan infrastruktur pelabuhan cukup cepat  karena mereka berinvestasi di Makassar New Port untuk Pelabuhan berkelas Internasional. Disamping itu Pelindo 4 baru baru ini mendapat PMN sebesar Rp 2 Triliun untuk membangun fasilitas Pelabuhan di Sorong, Jayapura, Manokwari, Bitung, Kendari, Biak , dan Nunukan.