Penyederhanaan birokrasi: Pemerintah perlu menyederhanakan birokrasi yang berbelit-belit dan tidak efisien.
Meningkatkan kepercayaan masyarakat: Pemerintah perlu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum melalui berbagai upaya, seperti transparansi dan akuntabilitas. Upaya yang harus dilakukan selanjutnya adalah menginventarisasi dan menindaklanjuti secara hukum berbagai kasus KKN dan HAM.
Upaya tersebut perlu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan adil di Indonesia. Â Â
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!