Dunia Guru dalam Gejolak, Antara Penegakan Hukum dan Pembinaan Memutuskan Nasib Siswa!

Tentunya dunia pendidikan tidak asing dengan tindakan indisipliner dari siswa di sekolahnya. Tindakan tersebut meliputi perkelahian, bolos agenda sekolah, minum-minuman keras, perzinahan, dan lainnya. 

Sanksi yang diberikan pun dimulai dari diberi peringatan, pemanggilan orangtua, dan tindakan terakhir adalah dikembalikan kepada orangtua (dikeluarkan dari sekolah). 

Penulis mengalami dilema mengenai tindakan terakhir ini dari sekolah. Di satu sisi dapat memberikan efek pembelajaran (efek jera) kepada siswa tersebut mengenai pilihan kesalahan yang dilakukannya, dan memberikan sinyal kepada siswa lainnya untuk tidak melakukan hal seperti itu. Di sisi lainnya terkait masa depan siswa tersebut. 

Menurut jurnal yang penulis baca di google scholar bahwa efek perilaku sosial anak putus sekolah cenderung kepada hal-hal negatif seperti menjadi lebih nakal, sering keluar malam untuk nongkrong bersama temannya, melakukan tindakan kekerasan, mabuk-mabukan, dan hingga penggunaan narkoba.

Kita mengetahui bersama peringkat sumber daya manusia Indonesia menurut Business World pada 2018 berada di peringkat 45 dari 63 negara, jauh dari negara tetangga kita yakni Malaysia yang berada di posisi 22. 

Data ini pun didukung oleh keterangan Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada Februari 2017 yang menunjukkan bahwa 42,5 % tenaga kerja Indonesia adalah lulusan SD, 66 % lulusan SD-SMP, dan 82 % lulusan SD-SMP-SMA-SMK. 

Kabar terbaru adalah ketika Presiden Joko Widodo kaget dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa rasio penduduk yang berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu sangat rendah sekali dengan angka 0,45 % sedangkan negara tetangga Vietnam dan Malaysia sudah berada di angka 2, 43 % dan untuk negara maju ada di kisaran 9,8 persen. Sungguh sangat memprihatinkan Negara Indonesia khususnya pada dunia pendidikan kita. 

Tentunya siswa yang dikeluarkan dari sekolah tersebut dapat dipastikan menyumbang angka-angka tersebut. Walaupun sepengetahuan penulis, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Muhammadun sangat konsen dalam hal ini. Dilihat dari SKP ( Sasaran Kerja Pegawai) adalah meningkatkan partisipasi angka yang bersekolah. Sehingga dampaknya adalah tidak ada yang boleh mengeluarkan siswa, beliau paling tidak suka jika ada yang sekolah yang mengeluarkan siswanya. 

Namun di sisi lain banyak sekolah yang masih menjalani tindakan tersebut karena alasan yang sudah penulis sebutkan di atas. Bagaimana menyikapi hal ini ?

Tantangan Penegak Disiplin

Tentunya peran guru terutama BK disini sangat dibutuhkan. Guru mempunyai tugas yang berat namun mulia. Indikator berat adalah mampu menyisihkan sebagian waktunya untuk menyelesaikan permasalahan siswa tersebut bersama wali kelas, dan orangtuanya.