Bansos Bukan Solusi

Bansos bukanlah solusi untuk mengatasi situasi pelik ekonomi masayakarat. Di luar masalah tepat sasaran atau tidak, bagaimana pun bansos tidak memberikan perubahan bagi perekonomian; meningkatkan daya beli masyarakat. Apalagi jika bansos diyakini mampu mengatasi persoalan kemiskinan.
Alih-alih berbicara ekonomi yang mandiri, sebaliknya penyaluran bansos oleh pemerintah justru memanjakan masyarakat. Masyarakat yang menerima bansos akan menjadi masyarakat yang mudah berharap akan bantuan pemerintah dalam berbagai situasi.

Di sisi lain bansos pun tidak akan mampu membentengi kebutuhan masayarakat dalam waktu lama karena jumlahnya yang terbatas. Dan pemerintah pun tidak akan mampu mengucurkan anggaran demikian banyak untuk menghidupi masyarakat dengan mengucurkan bansos setiap bulan.

Namun nampaknya pemerintah pun seperti tak punya solusi, semisal kebijakan yang baru-baru ini diambil pemerintah. Menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kemudian menyalurkan bantuan bagi masyarakat lain. Padahal antara pemberian bantuan oleh pemerintah dengan  menaikkan harga BBM bukanlah hal yang sebanding. Sebab naiknya harga BBM berdampak dengan naiknya harga bahan pokok yang lain. Ditambah dengan durasi waktu pemberian bansos dan naiknya harga BBM yang juga tidak sebanding.

Penulis sepakat dengan narasi yang digaungkan oleh Ekonom Core Indonesia Akhmad Akbar Susamto. Seharusnya pemenrintah bukan jor-joran anggaran untuk mengucurkan bansos, tapi bagaimana pemerintah mampu membuka peluang terbukanya lapangan kerja berkualitas dan memberdayakan masyarakat kelas bawah.

Dua hal yang disebutkan oleh Akhmad Akbar merupakan solusi jangka panjang. Jika pengangguran dapat dikurangi secara signifikan dengan membuka lapangan kerja, maka akan lebih menjamin kepastian pendapatan masyarakat ke depannya.

Kemudian berkaitan memberdayakan masyarakat kelas bawah, hemat penulis adalah langkah yang paling tepat untuk membangun perekonomian masyarakat. Dimana masyarakat yang disebut dengan grass root dapat mandiri secara finansial. Hal ini tentu bukan perkara mudah, butuh keseriusan pemerintah dan publik sebagai subjek yang diberdayakan. Alasan mendasar pemberdayaan sebagai langkah yang tepat, karena dalam pemberdayaan ada unsur kesinambungan dan utuh untuk penguatan ekonomi masyarakat kelas bawah. Kemudian bantuan materil pemerintah tidak berakhir secara konsumtif di tangan masyarakat.

Sesuai dengan term pemberdayaan yang di dalamnya terdapat capacity building dalam meningkatkan fungsi dan peran masyarakat bertujuan untuk menghasilkan masyarakat yang berdaya. Jika diterjemahkan, dalam pengertian bahwa hakikatnya pemberdayaan merupakan usaha menciptakan suasana potensi masyarakat untuk berkembang.  Sebab didasarkan pada sebuah asumsi tidak ada masyarakat yang tidak memiliki potensi untuk dikembangkan.

Selain itu pemberdayaan menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat kelas bawahbawah,  partisipasi masyarakat, dan kebutuhan nyata masyarakat. Sebab sejatinya pemberdayaan berangkat dari belakang dengan mengedepankan azas kebutuhan masyarakat itu sendiri. Bukan berdasarkan dengan analisa pemerintah yang kerap salah kaprah sebagaimana konsep pembangunan yang datang dari atas ke bawah top-down.

Dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan yang di dalamnya ada upaya penyadaran dan pembentukan  perilakuperilaku masyarakat, transformasi kemampuan, peningkatan kemampuan dan keterampilan, kiranya pengucuran biaya demi bansos yang kerap salah sasaran itu dapat terminimalisir. Sehingga pemerintah yang memegang tampuk kekusaan praksisnya dapat menjadikan masyarakat berdaya, bukan menghasilkan ketergantungan.