STRATEGI Kepala Daerah Menghadapi KETERBATASAN FISKAL

Di tengah tantangan fiskal yang semakin berat akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat, kepala daerah menghadapi dilema besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Pembatasan transfer anggaran dari pusat yang mencapai Rp50,5 triliun, dipangkas melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025, mengharuskan para kepala daerah untuk berpikir kreatif dan inovatif. Jika sebelumnya mereka bisa mengandalkan alokasi dana pusat untuk membiayai proyek pembangunan, kini mereka harus mencari cara untuk tetap menjalankan program-program vital tanpa mengorbankan kepentingan publik. Keterbatasan fiskal ini, meskipun menyulitkan, juga dapat menjadi kesempatan untuk merumuskan strategi-strategi baru yang lebih efisien dan produktif dalam pengelolaan sumber daya daerah.

Langkah pertama yang harus ditempuh oleh kepala daerah adalah melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh tanpa mengorbankan layanan dasar bagi masyarakat. Dalam banyak kasus, program-program seremonial atau yang tidak langsung berhubungan dengan kebutuhan mendasar dapat dipangkas. Sebagai contoh, banyak daerah yang mulai mengurangi anggaran untuk acara-acara besar atau kegiatan yang tidak berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Kota Tangerang Selatan, misalnya, telah memangkas anggaran seremonial hingga 80% dan mengurangi perjalanan dinas, serta melakukan efisiensi di berbagai sektor lainnya. Begitu pula dengan Surabaya yang memanfaatkan digitalisasi layanan publik untuk menghemat biaya administrasi dan alokasi anggaran lainnya. Digitalisasi ini tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik, yang sangat penting di tengah keterbatasan anggaran.

Namun, efisiensi saja tidak cukup. Kepala daerah harus mampu meningkatkan potensi penerimaan daerah atau Penerimaan Asli Daerah (PAD) untuk menggantikan dana transfer pusat yang berkurang. Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengefektifkan pajak daerah, meningkatkan retribusi, serta menggali potensi-potensi sumber daya yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta melalui skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi strategi yang sangat relevan. Dengan skema ini, kepala daerah dapat menggandeng investor swasta untuk membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan lainnya tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah daerah. Hal ini dapat mempercepat pembangunan dan mengurangi beban fiskal daerah.

Selain itu, kepala daerah juga harus mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Penggunaan aplikasi terintegrasi yang dapat mempermudah administrasi publik, pengawasan anggaran, dan penataan proyek pembangunan akan sangat membantu dalam mewujudkan efisiensi yang berkelanjutan. Misalnya, dengan adanya aplikasi berbasis digital untuk pengajuan izin atau layanan administrasi, biaya operasional bisa dipangkas dan layanan bisa lebih cepat serta lebih transparan. Surabaya adalah salah satu contoh daerah yang sukses dalam hal ini, dengan berhasil menghemat hingga Rp1 triliun dalam anggaran dengan menerapkan digitalisasi pada berbagai sektor pelayanan publik.

Pada saat yang sama, perlu adanya kolaborasi antarwilayah yang lebih erat. Pembangunan infrastruktur lintas kabupaten atau kota merupakan salah satu langkah yang dapat mengurangi beban fiskal daerah yang lebih kecil. Misalnya, untuk pembangunan jalan atau fasilitas umum lainnya, kolaborasi antarwilayah akan membantu mendistribusikan biaya secara lebih merata, sehingga setiap daerah tidak perlu menanggung seluruh biaya sendiri. Inisiatif semacam ini dapat mendorong efisiensi anggaran, selain mempermudah akses antarwilayah.

Dalam konteks kebijakan pusat, pemerintah juga harus lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memberikan insentif kepada daerah-daerah yang berhasil meningkatkan PAD atau berinovasi dalam mengelola anggaran. Misalnya, pemberian tambahan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi daerah yang berhasil mencapai target-target tertentu seperti pengurangan kemiskinan atau peningkatan PAD. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu memperkuat mekanisme pendampingan teknis bagi kepala daerah agar mereka dapat lebih memahami bagaimana merancang dan mengelola proyek-proyek investasi yang menarik minat swasta. Hal ini akan membantu memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam jangka panjang.

Namun, di atas semua strategi tersebut, penting untuk diingat bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci utama dalam menciptakan efisiensi. Kepala daerah harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, dan bahwa masyarakat dapat mengawasi proses pengelolaan anggaran tersebut dengan mudah. Dengan demikian, keterbatasan fiskal bukan hanya menjadi tantangan, tetapi juga dapat menjadi kesempatan bagi kepala daerah untuk berinovasi, bekerja lebih cerdas, dan menciptakan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan rakyat.

Keterbatasan fiskal yang dihadapi oleh kepala daerah saat ini memang membawa tantangan besar, tetapi hal ini juga membuka peluang untuk menciptakan strategi baru yang lebih efisien dan produktif. Melalui efisiensi anggaran, peningkatan PAD, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi antarwilayah dan sektor swasta, kepala daerah dapat menjalankan roda pemerintahan dengan lebih baik meski dengan sumber daya yang terbatas. Pemerintah pusat pun harus mendukung inisiatif-inisiatif daerah yang inovatif agar tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai meskipun dengan anggaran yang terbatas. Jika strategi ini dijalankan dengan baik, keterbatasan fiskal bukan hanya akan menjadi kendala, tetapi malah dapat menjadi momentum untuk perubahan yang lebih baik dalam pengelolaan daerah.