Pemilihan presiden (pilpres) 2024 menegaskan bahwa proses pelembagaan demokrasi di Indonesia sejak 1998 telah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan bersama. Stabilitas politik dan kondisi ekonomi menjelang pilpres 2024 juga memberikan dukungan struktural bagi berjalannya demokrasi di negeri ini.
Demokratisasi ini merupakan proses panjang reformasi politik sejak 1998. Reformasi politik di Indonesia telah membawa banyak perubahan positif bagi kehidupan demokrasi.
Meskipun tantangan besar masih ada, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum yang kompetitif dan inklusif setiap lima tahun sekali. Ketentuan pemilihan presiden bahkan telah membatasi masa jabatan seorang presiden selama maksimal 10 tahun atau dua kali masa jabatan.
Perkembangan politik itu merupakan prestasi luar biasa, jika dibandingkan dengan masa Orde Baru yang hanya mengadakan pemilu semu. Pemilihan kepala daerah juga mulai diadakan secara langsung sejak 2005.
Partisipasi publik dalam proses-proses politik meningkat secara signifikan. Hampir tidak ada lagi pembatasan partisipasi publik dalam demokratisasi Indonesia paska-1998.
Selain itu, institusi-institusi penting yang mendukung demokrasi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi juga didirikan. KPK menjadi kekuatan besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Banyak pejabat tinggi yang dituntut atas kasus korupsi yang merugikan negara. Mahkamah Konstitusi juga berperan besar dalam penguatan sistem hukum dan demokrasi, termasuk dalam menyelesaikan berbagai sengketa hasil pemilu.
Kontroversi
Meskipun ada sejumlah kemajuan, kontroversi pada praktik-praktik politik elite yang merugikan demokrasi masih terus muncul. Misalnya, upaya pelemahan KPK melalui perubahan UU yang mengurangi kewenangannya pada 2019.
Banyak yang menilai kontroversi itu dilatarbelakangi kepentingan politik penguasa untuk memperlemah upaya pemberantasan korupsi. Posisi KPK sebagai institusi perlawanan dan pengawas pemerintah menjadi pudar.
Praktik politik uang, manipulasi identitas politik berbasis agama, dan kampanye hitam juga masih kerap terjadi dalam setiap musim pemilu.
