Perkembangan pesat dunia digital memberikan dampak positif signifikan bagi pemulihan ekonomi global. Penyebaran pandemi Covid-19 ke seluruh dunia yang berakibat pada penutupan perbatasan internasional telah mendorong kegiatan ekonomi beralih ke sektor digital.
Dengan perkembangan itu, Presidensi Indonesia di G20 menjadi sangat relevan dalam mengusung transformasi digital sebagai salah satu agenda utamanya. Bersama dua agenda lainnya, Indonesia sangat berharap Presidensi G20 ini dapat berkontribusi signifikan pada pemulihan ekonomi global.
Perwakilan negara-negara anggota G20 dalam bidang komunikasi dan informasi telah melakukan beberapa perundingan di bawah payung Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG). Pertemuan Ketiga DEWG Presidensi G20 Indonesia diadakan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
Pertemuan itu jauh dari hingar bingar kontestasi kepentingan global di pertemuan para Menteri Luar Negeri dan  Menteri Keuangan-Gubernur Bank Sentral G20. Polarisasi di antara perwakilan negara yang hadir tidak terjadi pada perundingan-perundingan DEWG.
Namun demikian, pembahasan berbagai isu mengenai kedaulatan digital dan tata kelola data bukannya berjalan lancar, tanpa perdebatan. Posisi dasar pemerintah Indonesia adalah mendorong tata kelola data global, terutama di antara negara-negara G20.
Dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai pengampu DEWG terus mengupayakan reposisi negara berkaitan dengan arus data lintas batas negara.
Kedaulatan digital
Kedaulatan digital sangat penting di era disrupsi teknologi. Alasan utama urgensinya adalah bahwa Indonesia seharusnya bukan sekadar konsumen di era digitalisasi, melainkan pula harus mampu menjadi kekuatan utama di pentas dunia.
Komitmen itu didukung oleh data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII). Pada saat ini, Indonesia memiliki sekitar 210 juta jiwa pengguna internet di Indonesia. Jumlah pengguna yang luar biasa banyak ini, yakni sekitar 77% dari total populasi, tentu merupakan kekuatan tersendiri.
Indonesia menjadi negara ketiga pengguna internet terbanyak di Asia, setelah China dan India. Bagi pemerintah, besarnya jumlah pengguna internet yang sekaligus pangsa pasar yang sangat potensial.
Melalui DEWG G20, Pemerintah Indonesia mendorong pembahasan mengenai kedaulatan digital melalui kerangka Data Free-Flow with Trust (DFFT) dan Cross-Border Data Flow (CBDF). Kedua kerangka kerjasama itu sebenarnya telah diciptakan selama Presidensi G20 Jepang 2019.
Namun demikian, pembahasan kedua kerangka kerjasama itu berlanjut di G20 Saudi Arabia 2020, dan yang ketiga pada Presidensi G20 di Italia, 2021. Pada saat ini, Presidensi G20 Indonesia adalah pembahasan keempat sebagai kelanjutan dari tahap sebelumnya.
Pada pertemuan di Labuan Bajo itu, Chair DEWG Mira Tayyiba menegaskan komitmen Indonesia memfasilitasi pemangku kepentingan untuk mendiskusikan upaya kolaboratif pemanfaatan data bagi kepentingan semua.
Pertumbuhan internet yang semakin meningkat telah melahirkan banyak kepentingan dalam tata kelolanya, terutama dalam penerapan tata kelola arus data. Urgensi bahasan itu berkaitan dengan peningkatan risiko dan kekhawatiran arus bebas data dari aspek teknis, praktis, dan konseptual.
Pertemuan DEWG diharapkan dapat mengatasi berbagai isu tentang pemanfaatan data di masyarakat kita. Isu-isu tersebut menjadi relevan seiring dengan interaksi kondisi dunia yang semakin bergantung pada aktivitas berbasis digital. Tujuannya adalah mendukung pemulihan ekonomi pasca-Covid-19, sesuai dengan tema G20 pada 2022, yaitu "Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat" atau "Recover Together, Recover Stronger"
Di tingkat domestik, kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang mewajibkan perusahaan teknologi informasi, baik asing maupun lokal, mendaftar ke negara sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) menjadi bentuk paling dasar dari kedaulatan digital.
Melalui kebijakan itu, pemerintah Indonesia ingin melindungi masyarakat, terutama bila timbul masalah dengan konsumen terkait layanan PSE yang merugikan. Dengan mengharuskan PSE terdaftar, pemerintah niscaya akan lebih mudah menyelesaikan persoalan bila ada insiden terkait dengan keamanan siber.
Tata kelola
Dalam pertemuan DEWG, peemerintah Indonesia mendorong negara anggota G20 saling memperkuat tata kelola data internet yang sudah mencapai 780 exabytes. Dengan besaran seperti itu, upaya tata kelola data menjadi sangat dibutuhkan dalam global public policy making, seperti G20. Salah satu contohnya adalah kemungkinan data pada platform e-commerce melintas batas negara.
Tujuan Presidensi Indonesia di G20 untuk memperkuat tata kelola data itu menjadi sangat mendesak. Hal itu mengingat  perbedaan latar belakang atau mahzab dalam tata kelola data di setiap negara.
Perbedaan itu dapat merujuk pada sifatnya yang bisa corporate driven, individual driven, dan, bahkan, state driven. Perbedaan pilihan masing-masing anggota G20 biasanya lebih didasarkan kepentingan domestik mereka. Melalui G20 ini, Indonesia mengajak para anggota untuk memilih tata kelola yang sesuai.
Selain itu, tata kelola data sangat berkaitan dengan empat prinsip, yaitu transparency, fairness, lawfulness, dan reciprocity. Pembahasan tata kelola data menunjukkan arti penting data bagi ekonomi digital. Selain itu, perundingan DEWG juga membahas pengaturan data secara umum dan khusus dengan data pribadi.
Pembahasan mengenai empat prinsip CBDF dan DFFT berlangsung menarik dan dinamis. Namun demikian, perundingan DEWG mengerucut pada prinsip 3 plus 1. Tiga prinsip pertama, yaitu lawfulness, fairness, transparency dipertimbangkan berlaku untuk data umum. Sementara itu, tata kelola data pribadi itu menggunakan prinsip reciprocity.
Usulan Indonesia menegakkan empat prinsip tata kelola atau lintas negara ternyata mendorong dinamika dalam Forum G20. Beberapa negara dan lembaga internasional mendukung posisi Indonesia.
Namun ada juga negara-negara yang menentang keras mengenai prinsip yang diusulkan Perbedaan pandangan itu terutama terkait prinsip reciprocity atau timbal balik.
Selanjutnya, hasil kesepahaman itu akan diterapkan pada tingkat praktis. Bentuknya adalah Ministerial Declaration Draft atau Bali Package. Ministerial Declaration diharapkan menyepakati dan mendeklarasikan poin-poin yang berkaitan dengan isu-isu utama DEWG yang sudah dibahas dalam beberapa bulan terakhir ini.
Pemerintah Indonesia mendiskusikan secara mendalam isu tersebut tidak hanya antar pemerintah tapi juga dengan multi-stakeholders. Undangan meliputi sektor privat, organisasi internasional, juga akademisi dan jugaorganisasi-organisasi non-pemerintah lainnya.
Melalui dialog multipihak itu, Pemerintah Indonesia ingin mendengarkan perspektif dan pandangan dari pihak-pihak yang terkait. Hal itu sangat penting karena tata kelola data diperlukan untuk penguatan pelindungan data pribadi konsumen atau pengguna penyelenggara sistem elektronik yang selama ini sudah menggunakan platform global.
Platform global itu juga memuat pengelola dan juga mendistribusikan data-data. Arus data lintas batas negara ini akan menjadi semakin penting ke depan dan menjadi satu isu yang makin penting untuk dibicarakan. Selain itu, tata kelolanya dinegosiasikan antara negara-negara di dunia.
Melalui pertemuan ketiga DEWG, Pemerintah Indonesia berupaya memperkuat pembahasan menuju Ministerial Declaration atau Deklarasi Menteri-menteri Ekonomi Digital G20 pada  September mendatang. Selanjutnya, Digital Minister Meeting itu menghasilkan deklarasi para Menteri Digital G20 yang menjadi masukan berharga untuk Leader Summit atau pertemuan antara pemimpin negara-negara G20 di bulan November nanti.
Tercapainya kolaborasi muktilateral G20 dalam tata kelola data internet diharapkan dapat memperkuat kedaulatan data tiap negara anggota G20. Tujuan akhirnya adalah kemampuan tiap negara mendapatkan manfaat internet secara maksimal demi pemulihan ekonomi global.
Dengan capaian DEWG ini, Presidensi G20 2022 menjadi momentum bersejarah bagi Indonesia dalam menentukan arah perkembangan ekonomi digital global.
