Satu Tahun Peta Jalan Damai ASEAN untuk Myanmar Tanpa Kemajuan

Posisi keketuaan ASEAN yang bergantian atau bergilir setiap tahun secara potensial menimbulkan persoalan bagi kontinuitas dan persistensi Ketua ASEAN dalam menyelesaikan persoalan regional, termasuk krisis Myanmar.

Keketuaan Kamboja di ASEAN pada 2022 ini secara umum cenderung tidak menghasilkan kemajuan signifikan bagi pelaksanaan lima konsensus ASEAN itu. 

Sejak awal tahun ini, upaya Kamboja dalam penyelesaian Myanmar ternyata justru dipandang menemui jalan buntu. Dibandingkan Brunei, Kamboja sebagai Ketua ASEAN 2022 ini cenderung bekerja sendiri tanpa berkonsultasi dengan negara-negara anggota lainnya. 

Alih-alih mendekatkan ASEAN dengan Myanmar, kunjungan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen ke Myanmar pada awal 2022 malah dinilai melemahkan ASEAN.

Kenyataan kedua dari keketuaan Kamboja adalah bahwa Hun Sen dianggap bertindak bertentangan dengan konsensus ASEAN. 

Pandangan itu ditegaskan ketua Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Parliament for Human Rights/APHR) Charles Santiago pada Jumat (7/1/2022). Kunjungan Hun Sen  malah dipakai Jenderal Hlaing untuk melegitimasi pemerintahan junta-nya.

Yang lebih merepotkan, kunjungan itu dianggap membuat junta Myanmar memperoleh pembenaran untuk meningkatkan tindakan represif kepada rakyatnya. 

Selain itu, Myanmar juga tetap tidak mengijinkan utusan khusus ASEAN bertemu dengan perwakilan National League for Democracy (NLD) dan Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Government/NUG). Padahal, kedua organisasi itu merupakan ikon perjuangan demokrasi bagi rakyat Myanmar melawan junta militer.

Hal penting lain dari keketuaan Kamboja adalah bahwa kunjungan Hun Sen tidak sesuai dengan hasil KTT Khusus ASEAN tentang krisis Myanmar pada April 2021 di Jakarta. 

Berdasarkan salah satu poin dari lima (5) poin konsensus ASEAN, maka kunjungan itu seharusnya dilakukan oleh utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, yaitu Menteri Luar Negeri (Menlu) Kamboja, Prak Sokhonn . Akibatnya, kunjungan itu merupakan blunder bagi Kamboja sebagai ketua ASEAN.

Hingga penunjukkan Menlu Kamboja sebagai utusan khusus ASEAN, junta militer Myanmar ternyata tetap menolak mengijinkan pertemuannya dengan NUG.