Mohon tunggu...
Ludiro Madu
Ludiro Madu Mohon Tunggu... Dosen - Dosen

Mengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN 'Veteran' Yogyakarta.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Diplomasi Blusukan dengan Dukungan Masyarakat Setempat di Negara Lain

5 Maret 2021   05:35 Diperbarui: 5 Maret 2021   05:45 269
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: Twitter.com/kangdede

Tulisan ini merupakan salah satu dokumentasi mengenai diplomasi yang telah dijalankan Indonesia, khususnya di pemerintahan Joko 'Jokowi' Widodo. Sekecil apa pun efektifitasnya dan manfaatnya, cara blusukan telah dipraktekkan oleh Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan.

Blusukan secara umum dapat diartikan sebagai cara berkunjung ke sebuah tempat tanpa direncanakan atau tidak diagendakan. Kunjungan yang blusukan bersifat dadakan dan informal. Blusukan itu menjadi menarik ketika disandingkan dengan diplomasi yang cenderung bersifat formal, protokoler, dan terbatas di sekat-sekat ruang perundingan antar-delegasi pemerintah.

###


Hingga saat ini, blusukan telah dan masih menjadi semacam trademark bagi Presiden Jokowi. Tidak hanya di tingkat domestik, blusukan juga menjadi karakteristik utama bagi pemerintahan Presiden Jokowi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Diplomasi blusukan dijalankan berdasarkan visi dan misi presiden yang mengarusutamakan kepentingan ekonomi nasional. 

Melalui blusukan ini, diplomasi sebenarnya diharapkan tidak hanya berhenti di dalam ruang-ruang perundingan yang cenderung bersifat formal. Dengan diplomasi blusukan, pemerintahan Jokowi berharap dapat memperoleh peluang-peluang baru yang memberi manfaat nyata bagi rakyat Indonesia. 

Peluang itu tidak hanya terbatas di wilayah-wilayah kedaulatan Indonesia. Lebih jauh, peluang-peluang itu juga dapat berasal dari berbagai wilayah di mancanegara. Diplomasi blusukan harus mampu menciptakan peluang-peluang baru di luar negeri.

Dalam diplomasi modern, pemerintah dan masyarakat menjadi aktor utama yang setara dalam hubungan antar-bangsa. Di satu sisi, diplomasi pada umumnya menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam politik luar negeri. Pemerintah bertindak sebagai perumus dan, sekaligus, pelaksana kebijakan luar negeri. 

Di sisi lain, demokratisasi atau keterbukaan ekonomi dan politik telah memberi peluang luas kepada masyarakat (baik secara individu maupun kelompok) untuk berpartisipasi aktif dalam politik luar negeri. 

Peran masyarakat
Dalam konteks yang lebih luas, diplomasi dengan cara blusukan dapat dilakukan dengan memanfaatkan jejaring antar-masyarakat setempat di berbagai negara. Mereka adalah warga negara (WNA) yang tinggal di negara-nya sendiri yang memiliki 'rasa' dengan Indonesia, yang dikenal dengan istilah Friends of Indonesia. 

Selain itu, diplomasi juga bisa dilakukan sebagai prakarsa bersama antara pemerintah dan masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri (Diaspora Indonesia). Kerjasama itu diyakini dapat menghasilkan hubungan antar-bangsa yang lebih strategis, berjangka panjang, dan inklusif. 

Praktek diplomasi blusukan tidak hanya membatasi kegiatan pemerintah Indonesia di ruang-ruang kedutaan besar atau perwakilan Indonesia di negara lain atau ruang perundingan. Lebih lanjut, diplomasi blusukan mendorong para diplomat untuk mendekati masyarakat Indonesia di luar negeri atau WNA pecinta Indonesia.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun