Strategi Diplomasi Indonesia Melawan Covid-19

Virus Corona benar-benar menjadi pengubah permainan (game changer) bagi politik luar negeri Indonesia (PLNI). Gegara virus itu, prioritas PLNI disesuaikan menjadi dua prioritas, yaitu menangani pandemik dengan memastikan ketersediaan dan akses medis, serta perlindungan bagi WNI di luar negeri.

Perlindungan warganegara melalui diplomasi pandemi atau vaksin telah menjadi fokus utama pelaksanaan PLNI di tahun pertama pemerintahan Jokowi dan Makruf.

Strategi Diplomasi
Sejak Maret 2020 berbagai langkah diplomasi diabdikan untuk mewujudkan kedua prioritas PLNI itu. Secara garis besar, ada dua strategi diplomasi, yaitu strategi ke dalam dan ke luar.

Pertama, strategi ke dalam terkait dengan pembatasan lalu lintas warganegara hingga penutupan perbatasan internasional, termasuk repatriasi warganegara Indonesia (WNI) di luar negeri. Melalui strategi ini, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan kesehatan secara maksimal kepada WNI di dalam negeri. Langkah ini juga ditempuhnegara-negara lain dengan tujuan sama. 

Lalu, strategi kedua merupakan upaya diplomasi melalui forum-forum bilateral, regional dan multilateral. Forum-forum itu digunakan sebagai medium diplomasi Indonesia untuk merespon persebaran virus Corona hingga menjamin persediaan vaksin Covid-19.

Melalui pertemuan virtual, diplomasi Indonesia menegaskan kepentingan nasionalnya melalui Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, ASEAN dan mitra strategis (East Asia Summit/EAS, ASEAN plus Three/APT, AS, China, dan Rusia) dan Sidang Umum PBB. Salah satu agenda utama yang selalu ada dalam berbagai forum itu adalah respon terhadap pandemi Covid-19.

Selain itu, Indonesia juga berdiplomasi secara bilateral dengan berbagai negara. Hingga satu minggu kemarin, pemerintah Indonesia menjalankan diplomasi vaksin secara gerak cepat. Tujuannya adalah demi menjamin pasokan vaksin bagi warganegara Indonesia. 

Di tengah kontroversi UU Cipta Kerja, Presiden Joko (Jokowi) Widodo memerintahkan menteri-menterinya menegaskan kerjasama kesehatan, khususnya dalam penyediaan vaksin, dengan negara-negara lain. 

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan dan Menteri Kesehatan Terawan berada di Cina untuk dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi menegaskan jaminan pasokan vaksin mulai November mendatang.

Sementara itu, Menteri BUMN Eric Thohir dan Menlu Retno Marsudi berkunjung ke Swiss dan Inggris untuk mengamankan komitmen pengadaan vaksin Covid-19 dari sumber yang telah ada di negara itu. Kunjungan itu merupakan upaya menjamin pasokan vaksin bagi kepentingan perlindungan warganegara Indonesia. 

Sebelumnya, Indonesia telah mengikat kerjasama dengan China untuk mengusahakan vaksin Covid-19 hingga tahap penyediaan vaksin ke Indonesia. Tidak hanya dengan China, Indonesia juga mendapat tawaran kerjasama mengenai vaksin dari Rusia dan, terakhir, Australia. Namun hingga sekarang tawaran dari Rusia dan Australia belum direspon pemerintah Indonesia.

Yang menarik adalah bahwa diplomasi vaksin juga mampu menghubungkan berbagai BUMN dan lembaga penelitian Indonesia dengan berbagai lembaga penelitian atau BUMN di negara lain untuk berkolaborasi dalam penemuan, pengembangan, dan pengujian vaksin Covid-19.

Ada tiga pihak di Indonesia yang sedang bekerjasama, yaitu Bio Farma dengan Sinovac (China), Kalbe Farma dengan Genexine (Korea Selatan); dan Bio Farma dengan konsorsium CEPI.

Beberapa langkah diplomasi itu menegaskan bahwa pandemi Covid-19 tidak dapat disangkal telah mendorong Indonesia mengambil peran sebagai pemain aktif, bukan sekedar sebagai peserta atau penerima (follower). 

Kerjasama itu memungkinkan Indonesia memperoleh jaminan atas akses tercepat pada vaksin itu. Vaksin memang menjadi titik tolak pemulihan dari pandemi Covid-19 di masa depan. Setiap negara akan berusaha keras memperoleh akses terhadap vaksin itu.

Tantangan
Meskipun demikian, kekhawatiran mendalam atas ketersediaan vaksin masih ada. Kekawatiran itu terkait dengan isu: berapa pun kemampuan produksi berbagai perusahaan farmasi tidak akan mampu memenuhi kebutuhan penduduk seluruh dunia.

Pasokan vaksin akan terbatas, baik di tingkat domestik maupun global. Kekawatiran itu menjadi polemik domestik yang berkepanjangan hingga sekarang.

Dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Makruf ini, diplomasi Indonesia memastikan bahwa strategi dan rencana vaksinasi perlu dibuat untuk memastikan bahwa vaksin tidak hanya sekedar diproduksi dan didistribusikan, melainkan juga mempertimbangkan aspek keadilan. 

Meskipun masih serba tidak jelas mengenai kemampuan vaksin untuk menyembuhkan, pemerintah Indonesia tetap harus menjalankan tugas diplomasinya untuk melindungi WNI dari pandemi Covid-19.