Korupsi tidak serta-merta hilang hanya karena algoritma dilibatkan. Ia hanya berpindah bentuk, dari amplop yang terlihat menjadi manipulasi data yang tak kasat mata.
Kritikus politik Albania, Lutfi Dervishi, menyebut fenomena ini sebagai old corruption, new software. Dengan kata lain, teknologi hanya mengganti wajah, bukan menghapus substansi. Jika sistem penyedia data masih korup, Diella hanya akan memberi legitimasi baru pada praktik lama.
Lebih dari itu, demokrasi sejati bukan sekadar menemukan jawaban benar, tetapi juga menyediakan ruang deliberasi, debat, dan pertanggungjawaban.
Jika semua keputusan pengadaan diserahkan kepada algoritma, publik kehilangan kesempatan untuk terlibat dalam proses politik. Demokrasi akan tereduksi menjadi sekadar menerima keputusan dari mesin yang bahkan tidak bisa diperdebatkan.
Ilusi modernitas inilah yang patut diwaspadai. Diella mungkin tampak futuristik, tetapi bila dijalankan tanpa transparansi, ia bisa berfungsi seperti topeng. Publik terpesona oleh kecanggihan teknologi, sementara masalah struktural tetap tidak tersentuh.
Dalam konteks ini, modernitas bukan soal hadirnya avatar digital, melainkan keberanian membangun institusi yang kuat, transparan, dan bebas intervensi. Modernitas sejati terletak pada kualitas demokrasi, bukan sekadar hiasan teknologi.
Diella bisa saja menjadi langkah awal reformasi, tetapi juga bisa berakhir sebagai proyek pencitraan yang indah di permukaan, rapuh di dalam. Albania kini berada di persimpangan jalan: menjadikan Diella sebagai simbol perubahan nyata, atau sekadar ilusi yang meninabobokan publik.
Dimensi Eropa: Ujian Regulasi dan Citra
Langkah Albania menghadirkan menteri virtual tidak bisa dilepaskan dari ambisi besar negara itu untuk bergabung dengan Uni Eropa. Rama tahu, citra modernitas sangat penting untuk melicinkan proses aksesi. Menghadirkan Diella berarti menunjukkan pada dunia bahwa Albania siap melompat ke era pemerintahan digital.
Namun, di Eropa sendiri, penggunaan AI dalam sektor publik bukanlah hal sepele. Uni Eropa baru saja mengesahkan EU AI Act, regulasi pertama yang secara komprehensif mengatur penggunaan kecerdasan buatan.Â
Sistem AI yang dipakai untuk fungsi publik, apalagi pengadaan, digolongkan sebagai high risk AI systems yang wajib memenuhi standar ketat transparansi, keamanan, dan akuntabilitas (European Parliament, 2024).
Pertanyaannya, apakah Diella memenuhi standar itu? Hingga kini tidak ada kejelasan tentang algoritma yang digunakan, bagaimana data dikumpulkan, dan apakah ada mekanisme audit independen. Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, proyek ini berpotensi berbenturan dengan regulasi Eropa.
