Ancaman perdamaian pun nyata. Konflik di Myanmar, misalnya, tidak lepas dari penyebaran ujaran kebencian terhadap etnis Rohingya melalui Facebook.Â
Laporan dari PBB pada 2018 menyebut media sosial memainkan "peran yang menentukan" dalam genosida Rohingya. Tetapi hingga kini, pertanggungjawaban hukum atas penyebaran kebencian itu sangat minim.
Krisis iklim juga terpengaruh. Banyak perusahaan besar dan kelompok kepentingan menyebarkan misinformasi tentang perubahan iklim untuk menunda regulasi.Â
Studi dari Harvard University (2022) menyebut bahwa industri bahan bakar fosil selama puluhan tahun mendanai kampanye disinformasi iklim. Akibatnya, tindakan nyata melawan krisis iklim tertunda, sementara bumi semakin rusak.
Di ranah internasional, absennya kebenaran memperlemah multilateralisme. PBB didirikan setelah Perang Dunia II dengan semangat "tidak ada perang lagi". Namun kini, lembaga itu menghadapi 120 konflik aktif di seluruh dunia (data PBB 2025). Tanpa fondasi kebenaran bersama, bagaimana mungkin dialog bisa menghasilkan perdamaian?
Ketika dunia terjebak dalam krisis kebenaran dan impunitas, kita semua berada di jalan yang berbahaya. Demokrasi merosot, perdamaian goyah, dan masa depan menjadi rapuh.
Harapan dan Jalan Keluar
Meski situasi tampak suram, bukan berarti harapan hilang. Sejarah membuktikan bahwa perubahan mungkin terjadi jika ada kemauan kolektif. Liberia, misalnya, pernah dilanda perang saudara brutal selama bertahun-tahun. Namun dengan dialog, pendidikan, dan dukungan multilateralisme, negara itu perlahan bangkit menuju perdamaian.Â
Ellen Johnson, presiden perempuan pertama Liberia sekaligus penerima Nobel Perdamaian 2011, menegaskan pentingnya kembali pada Piagam PBB dan memilih dialog, bukan pertikaian.
Di era digital, literasi informasi menjadi kunci. Masyarakat harus dibekali kemampuan untuk memilah informasi, memverifikasi sumber, dan tidak serta-merta mempercayai setiap konten yang muncul di media sosial. Inisiatif-inisiatif seperti program cek fakta yang digalakkan oleh berbagai komunitas jurnalis di Indonesia merupakan langkah kecil yang penting.
Selain itu, platform digital perlu dimintai pertanggungjawaban. Selama ini, banyak perusahaan teknologi raksasa berlindung di balik status "penyedia platform" tanpa mau mengakui dampak sosial dari algoritmanya. Regulasi yang lebih tegas, baik di tingkat nasional maupun internasional, diperlukan untuk menutup celah impunitas ini.
Peran AI juga harus diawasi. Takhta Suci Vatikan sudah mengeluarkan pedoman bahwa penggunaan AI harus diawasi oleh manusia demi menjaga martabat kemanusiaan. Jika AI dibiarkan liar tanpa etika, ia bisa menjadi senjata baru dalam memperparah krisis kebenaran.
