Pemilu Terpisah, Oligarki Lepas Kendali?

Batasan kekuasaan. Pj tidak boleh mengambil kebijakan strategis yang mengubah ekosistem daerah---seperti pengangkatan pejabat eselon, anggaran besar, atau kerjasama jangka panjang tanpa keterlibatan legislatif.

Proteksi bagi kandidat lokal. Regulasi harus mewajibkan sosialisasi dan pendampingan bagi kader lokal untuk memulai persiapan pemilu daerah, agar tidak dicuri oleh figur oligarki pusat dalam penjajakan awal.

Evaluasi ulang UU Pemilu dan Pilkada. Putusan MK harus cepat ditindaklanjuti melalui undang-undang baru yang meregulasi periode transisi antar pemilu nasional dan daerah, bukan hanya sekadar memberi jeda tetapi juga memberi batasan-batasan yang tegas.

Tanpa regulasi tersebut, celah politik akan berubah jadi jalan tol oligarki---dari pusat menuju daerah tanpa hambatan, atas nama stabilitas politik.

Menutup Celah, Menegakkan Demokrasi

Pemisahan pemilu nasional dan daerah memang punya nilai praktis, terutama dari perspektif teknis penyelenggaraan dan konsentrasi publik. 

Namun, tanpa penegakan regulasi dan kontrol lembaga, jeda dua tahun bisa menjadi momen kebangkitan oligarki: pusat mendikte pendidikan politik lokal, dinasti internal lokal setop konteks, dan figur-figur oligarki dipetakan jauh sebelum rakyat kembali diberi pilihan.

Pemilu bukanlah anggaran ritme politik semata; ia adalah denyut demokrasi. Jeda panjang tanpa regulasi berarti denyut itu berhenti. Ketika oligarki politik mengambil alih denyut, demokrasi daerah mati perlahan.

Karena itu, bukan cukup hanya merayakan jeda pemilu sebagai kemenangan administrasi atau penyelenggaraan. Yang lebih penting adalah menyusun rangka regulasi pascapisah yang pro-demokrasi sejati. Transparansi, kesinambungan politik lokal, dan perlindungan terhadap integritas kontestasi politik harus dijaga.

Jika tidak, pemisahan pemilu malah menjadi strategi oligarki melanggengkan dominasi tanpa kontrol rakyat. Sebaliknya, bila didukung regulasi kuat, ini bisa jadi era baru penguatan kelembagaan politik daerah---bebas dari dominasi pusat sekaligus menolak hegemoni elit pusat. Pilihan ada di tangan kita: jeda demokrasi sementara atau jebakan politik jangka panjang.