Pra Kerja dan Hilangnya Fokus Pemerintah di Tengah Pandemi

Tercatat hingga 15 Maret 2020 kemarin ada sekitar 141 negara yang terserang wabah virus covid-19, jutaan orang meninggal jumlahnya, sistem pendidikan pun dialihkan menjadi serba online, tak terelakkan ekonomi pun menjadi lemah, sebagian besar orang menjadi terhalang geraknya.

Namun, yang menjadi topik hangat sekarang adalah meningkatnya jumlah pengangguran akibat pandemi ini, diprediksi jumlah pengangguran di dunia meningkat banyak dan terkecuali di Indonesia sendiri yang menyebabkan terjadinya phk besar-besaran akibat lumpuhnya ekonomi terutama di bidang produksi yang berimpak pada angka kemiskinan berpotensi meningkat.

Jumlah tenaga kerja yang dipulangkan ke rumah terekam sampai 1,24 juta dari sektor formal bahkan diungkapkan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Ekonomi jika pandemi covid-19 tidak diatasi dengan cepat diprediksi jumlah pengangguran bisa bertambah sampai 5,2 juta.

Pengangguran sendiri masuk ke dalam masalah sosial dimana untuk penanggulannya membutuhkan analisis sistem yang membutuhkan perhitungan sebagai unit analisis dan tidak hanya berbasis individunya saja melainkan kesatuan sistem dan stuktur sosialnya. 

Pandemi ini menjadikan banyak orang kehilangan pendapatan atau  bahkan pekerjaan yang dimana malah menambah pada jumlah pengangguran yang ada. Dalam masa pandemi ini pemerintah sendiri mengeluarkan kebijakan kartu pra kerja. Namun, apakah tepat saat seperti sekarang kebijakan tersebut dikeluarkan?

 Polemik kebijakan kartu pra kerja di tengah pandemi ini menjadi isu hangat yang terus dibicarakan bahkan kemarin stafsus presiden Adamas Belva yang diisukan bahwa memanfaatkan kepentingan pribadi sampai mengundurkan diri. 

Dana yang dikeluarkan untuk kebijakan ini berjumlah 20 T yang mana 5,6 T  dialokasikan untuk pelatihan skill kepada 5,6 juta penduduk. Jika kita teliti lebih dalam apa memang benar yang dibutuhkan sekarang adalah pelatihan bukannya bantuan langsung?

Saya sendiri menganggap bahwa kebijakan kartu pra kerja memanglah bagus tetapi untuk masa  seperti sekarang bukanlah waktu yang tepat dan mengenai pelatihan skill juga akan lebih efektif jika dilakukan secara langsung supaya dapat lebih terpantau dan terarah. Bertanya mengenai prioritas saat ini, apakah pelatihan untuk masyarakat menjadi nomor satu disaat industri mengalami kelesuan akibat tidak berproduksi?

Sebenarnya saat ini banyak online course yang menggratiskan programnya atau pun dari youtube, ya mungkin sebagian besar orang menganggap membandingkan kursus yang ada di pilihan pra kerja dengan yang gratis tidak apple to apple, tetapi kenapa tidak? 

Bisa saja jika anggaran untuk pelatihan tersebut yang berjumlah 5,6 T dan belum sepenuhnya terpakai, sisanya dialihkan kepada bantuan langsung untuk masyarakat atau mungkin kenapa jumlahnya tidak dipotong dan sebagian lagi dapat menjadi bantuan tunai kepada masyakarat.

Saat ini banyak masyarakat yang mengalami kekurangan uang untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari, bahkan sebagian pendatang ibu kota tidur di emper toko atau tempat-tempat kosong karena tidak bisa membayar sewa kontrakan dan juga tidak bisa pulang karena adanya larangan untuk pulang kampung. 

Mereka menjadi terlantar dan tidak ada yang bisa menjamin untuk kebutuhan sehari-harinya. Seharusnya pemerintah dapat memastikan mana yang menjadi prioritas saat ini dan juga perlambatan ekonomi yang terjadi sekarang seharusnya ditanggapi pemerintah dengan menjaga konsumsi masyarakat.

Dalam menangani masalah sosial, kebijakan sosial tahapan terakhir berupa treatment  yang mana salah satunya berupa usaha rehabilitasi, tahapan rehabilitatif yang digunakan pada masa pandemi seperti ini dapat  menggunakan pendekatan emergency  yang bertujuan agar masyarakat dapat mempertahankan kehidupannya melalui penerimaan bantuan darurat tersebut. 

Seperti yang pernah diberlakukan di Indonesia ketika terjadinya krisis ekonomi 1998 dimana program ad hoc atau darurat  diterapkan guna mempertahankan daya beli masyarakat pra sejahtera selama krisis. Bantuan ini hanya bersifat sementara waktu, ketika kinerja ekonomi telah berlangsung normal maka bantuan ini diberhentikan.

 Lantas dalam treatment juga adanya upaya rehabilitatif berbasis sustainability yaitu bantuan bukan hanya pemecahan masalah yang sekadar pemberian layanan sementara tetapi berkelanjutan, tujuan dalam tahap ini agar masyarakat dapat terlepas dari masalah sosial yang ada walaupun bantuan akan diberhentikan. 

Dikarenakan sifatnya yang berkelanjutan, tahapan ini perlu adanya pelayanan sosial yang terinstitusionalisasi sehingga diharapkan ke depannya aktivitas yang berjalan akan terpola dan kontinyu. 

Kebijakan kartu pra kerja sendiri sebenarnya masuk ke dalam tahapan upaya berbasis sustainability, suatu kebijakan yang dapat menjadi solusi jangka panjang tetapi saat sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk menerapkannya.

Referensi : [1] [2]

Buku masalah sosial dan upaya pencegahannya karya Soetomo