Hari ini, genap 10 hari sejak perhelatan akbar "Pemilu Serentak" di Indonesia. Bagi dunia, ini adalah sebuah kerja berat luar biasa. Gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) terbesar di dunia yang mampu dilaksanakan di sebuah negara besar, negara dengan penduduk banyak, negara dengan penduduk yang berasal dari berbagaii etnis, dan dengan kondisi kepulauan, sehingga secara geografi memiliki tingkat kesulitan yang tinggi.
Sejatinya, dalam setiap persiapan pemilihan umum, para petinggi partai, sibuk mempersiapkan kader-kader unggulannya untuk maju dan berkompetisi di DPR-RI maupun DPRD menghadapi calon-calon dari partai lain; para tokoh daerah mempersiapkan diri maju untuk mewakili daerahnya; para Petinggi Partai juga mesti mempersiapkan manusia yang memiliki keunggulan di banyak pengelolaan negara untuk maju sebagai calon Presiden dan wakil Presiden.
Verifikasi Calon Kandidat Presiden dan Calon Legislatif
Sejatinya pula, KPU mesti mempersiapkan segala hal yang bakal diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu.
Mulai dari pendataan dan verifikasi administrasi para kontestan, sebagai berikut:
- Kontestan calon Presiden dan calon wakil Presiden;
- Kontestan calon legislatif nasional (DPR-RI), dari berbagai partai yang mengikuti kontestasi;
- Kontestan calon legislatif tingkat kabupaten/kota/provinsi, dari berbagai partai yang mengikuti kontestasi;
- Kontestan calon Perwakilan Daerah.
Meliputi verifikasi riwayat hidup, data administrasi kependudukan calon, data pendidikan calon, data kemungkinan mantan koruptor, pemeriksaan kesehatan fisik dan psikis. Setelah data disusun di tingkat kabupaten, kota, provinsi dan tingkat nasional, barulah bisa dilaporkan kepada KPU tingkat nasional.
Bahkan, tahun 2019 ini, kita bisa mendapatkan data para calon legislatif mantan koruptor dan calon legislatif yang belum pernah menjadi koruptor. Ini tentu membutuhkan kerjasama penyelarasan data antara KPU dan KPK.
Setelah melakukan verifikasi faktual, barulah KPU melakukan inventarisasi para calon. Setelah itu, KPU nasional membuat hitungan sementara kebutuhan pencetakan kertas suara, menunggu masuknya jumlah calon pemilih.
Data jumlah calon kontestan terhadap jumlah calon pemilih diproyeksikan untuk membuat perencanaan pencetakan kertas suara.
Bisa dibayangkan, tumpukan kertas-kertas data para calon itu pada tiap kabupaten, kota, propinsi dan tingkat nasional yang harus disusun oleh KPU tingkat nasional.
Pendataan dan Verifikasi Calon Pemilih
Untuk menentukan jumlah calon pemilih, maka KPU menugaskan petugas untuk melakukan pendataan calon pemilih. Para petugas pendata berkeliling dari rumah ke rumah, ke tingkat RT, RW atau lingkungan. Lalu, data tersebut masuk kedalam input data kelurahan, lalu input data Kecamatan, dari data Kecamatan masuk ke tingkat kota dan kabupaten, hingga provinsi. Lalu, KPU tingkat provinsi akan melaporkan kepada KPU tingkat nasional.
Di sinilah penentuan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat dihitung untuk perencanaan kebutuhan kertas suara. Selain itu, KPU harus melakukan penghitungan kebutuhan TPS di masing-masing wilayah, dengan ketentuan suara maksimal di masing-masing TPS.
Persiapan Logistik Pemilu
- KPU melakukan invetarisasi kebutuhan:
- Data administrasi calon kontestan
- Data administrasi Daftar Calon Pemilih Tetap
- Data jumlah kebutuhan TPS
- Personel KPU
- Data jumlah kebutuhan TPS
Ada 208.000 TPS yang tersebar diseluruh Indonesia. Di kota, di kampung, di pelosok desa, di balik gunung, dibalik gunung. Semua harus, sekali lagi harus siap dalam waktu satu hari.
Zaapp!!! 17 April 2019, pesta ini berlangsung dengan lancar dan baik.
Berbagai masalah yang mesti dihadapi oleh seluruh personel KPU adalah sebuah masalah yang konflik. Kelelahan, kesulitan mencapai medan di Indonesia, kesalahan input data, kesalahan penghitungan adalah masalah umum di saat semua manusia menghadapi jutaan bahkan ratusan juta data masuk dan terus mengalir masuk.
Bahkan mesin server KPU sempat mengalami kemacetan akibat begitu banyaknya data yang masuk.
Ada 35 negara luar yang ikut mengawasi jalannya Pemilu kita. Bahkan negara Jepang memberikan apresiasi kepada keberhasilan KPU Indonesia.
Hingga hari ini, "Jumlah anggota wafat sebanyak 230 dan sakit 1.671," ujar komisioner KPU Viryan Aziz kepada wartawan, Jumat (Merdeka, 26/4).
Saya, selaku Ketua  Umum LSM Lintas Rakyat mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya.
Sangat tidak elok, bila kita selaku warganegara, justru memberikan berbagai macam berita palsu yang selalu heboh dihembuskan di berbagai media. Belum lagi, berbasgai demo yang diteriakkan di halaman KPU yang justru mengganggu konsentrasi KPU dalam menjalankan amanatnya. Amanat dari kita warga Indonesia.
Ini sebuah kerja keras yang luar biasa.
Sekali lagi, saya selaku pemberi amanat memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU.
