Partai berlambang Banteng ini sekarang menjadi partai terbesar dalam dewan legislatif di Indonesia. Dari perjalanan cikal bakal partai ini pula lahir 3 pemimpin Indonesia yang meneruskan nyawa demokrasi Pancasila hingga saat ini.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah partai politik tertua yang lahir sejak Orde Lama, melalui masa Orde Baru dan melewati sekelumit perjuangan terlepas dari kekangan orde baru dan ikut mengantar Indonesia ke era reformasi.
Partai ini berwujud bayi merah dan bernama awal Perserikatan Nasional Indonesia yang didirikan di Bandung oleh para tokoh nasional seperti Dr. Tjipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr Iskaq Tjokrohadisuryo dan Mr Sunaryo. Selain itu para pelajar yang tergabung dalam Algemeene Studie Club (ASC) yang diketuai oleh Soekarno turut pula bergabung dengan partai ini. Pada tahun 1928 Perserikatan Nasional Indonesia pun berubah menjadi Partai Nasional Indonesia.
Karena PNI dianggap mengancam pemerintah Hindia Belanda karena dianggap mengajarkan pergerakan kemerdekaan, perjuangan para tokoh pun mewarnai perjalanan panjang partai ini. Pada tanggal 29 Desember 1929 pemerintah Hindia Belanda menangkap tokoh-tokoh PNI yaitu Soekarno, Gatot Mangkupraja, Soepriadinata dan Maskun Sumadiredja di Yogyakarta.
Dalam masa peradilan para tokoh, Soekarno menulis pidato "Indonesia Menggugat" dan membacakannya di depan pengadilan. Setelah proses peradilan, pada tahun 1930 para tokoh tersebut dijebloskan ke LP Sukamiskin.
PNI sempat diganti menjadi Partai Indonesia (Partindo) oleh Mr. Sartono yang menggantikan Soekarno sebagai ketua PNI. Soekarno pun bergabung dengan Partindo dan Mohammad Hatta mendirikan PNI baru (Pendidikan Nasional Indonesia). Tahun 1933 hingga 1942, Soekarno ditangkap dan dibuang ke Ende, Flores. Sementara itu tahun 1934 hingga tahun 1942 Mohammad Hatta dan Syahrir ditangkap dan dibuang ke Banda Neira.
Di tahun 1945 secara berturut-turut Jepang menyerah pada tentara sekutu, BPUPKI diubah menjadi PPKI, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia dan peristiwa Rengasdengklok dimana Soekarno dan Bung Hatta diculik sejumlah pemuda pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3.00 pagi dan dipaksa untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada 18 Agustus 1945 Soekarno pun dilantik sebagai presiden Republik Indonesia yang pertama.
Sejarah yang tak bisa dihapuskan yaitu para aktifis Partai Nasional Indonesia menjadi aktor di balik kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi pasca kemerdekaan, perjalanan partai ini melewati lika-liku dan tantangan yang lebih hebat.
Pasca peristiwa Gerakan 30 September PKI 1965 (G30SPKI). Situasi negara yang tidak kondusif dan tiga perwira tinggi mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto. Perintah itu bernama Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) yang menjadi tonggak awal kekuasaan Soeharto dalam Orde Baru. Pada tanggal 12 Maret 1967 sidang istimewa MPRS memberhentikan Soekarno sebagai presiden dan melantik Soeharto sebagai penggantinya.
Ketika Orde Baru berkuasa, terjadi penyederhanaan partai politik (parpol) melalui proses penggabungan atau fusi dari parpol di masa Orde Lama. Proses fusi inii adalah upaya Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaannya.
Gagasan fusi parpol untuk pertama kali dilontarkan pada 7 Januari 1970. Pertemuan kemudian berlanjut pada 27 Februari 1970, ketika Soeharto mengundang pimpinan lima partai politik yang bergabung dalam dalam Kelompok Demokrasi Pembangunan, yaitu PNI (Partai Nasional Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Katolik, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), dan Murba.
Pada 12 Maret 1970 kembali dilakukan pertemuan antara pengurus PNI, IPKI, Murba, Partai Katolik dan Parkindo yang membahas tiga usulan nama partai yaitu Partai Demokrasi Pancasila, Partai Demokrasi Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia.Â
Melewati proses panjang, pada 10 Januari 1973 dilangsungkan deklarasi pendirian PDI ditandatangani wakil kelima partai, yaitu MH Isnaeni dan Abdul Madjid (PNI), A Wenas dan Sabam Sirait (Parkindo), Beng Mang Rey Say dan FX Wignyosumarsono (Partai Katolik), S. Murbantoko R.J. Pakan (Partai Murba) dan Achmad Sukarmadidjaja, dan Drs M. Sadri (IPKI).
