Mohon tunggu...
Leya Cattleya
Leya Cattleya Mohon Tunggu... Asisten Pribadi - PEJALAN

PEJALAN

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

"Jokometer", Barometer Jokowi pada Periode Kedua

20 Oktober 2019   17:22 Diperbarui: 21 Oktober 2019   09:30 751
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Demo penolakan revisi UU KPK.(oto : Tribunnews.com

Jokowi memberi ajakan, "Layarku sudah terkembang. Kemudiku sudah terpasang. Kita menuju Indonesia Maju".

Pidato Jokowi sangat jelas, yaitu berfokus pada sektor ekonomi dan infrastruktur.  Jokowi tidak menyebut upaya dan perhatian yang perlu pada aspek pertanian, lingkungan dan perubahan iklim, HAM serta pemberantasan korupsi. 

Ini berbeda dengan pidato Jokowi pada tahun 2014 "........komitmen bekerja keras mencapai cita-cita bersama sebagai bangsa yang besar. Ini saatnya menyatukan hati dan tangan, ini saatnya bersama sama melanjutkan sejarah berikutnya, yakni mencapai kejayaan indonesia di bidang politik dan berkepribadian dalam kebudayaan".

PERBEDAAN JOKOWI PADA PERIODE PERTAMA DAN KEDUA 
Apa yang mungkin akan berbeda dari dua periode ini?

Pertama, pemindahan ibu kota baru. Ini akan jadi hal besar akan menjadi pembeda. Pembangunan sektor yang ada di RPJMN 2019 -- 2024 serta penganggarannya tentu akan mengikuti rencana besar ini. Walaupun disebutkan bahwa pembangunan manusia akan menjadi titik utama, pembangunan infrastruktur mau tidak mau akan tetap menjadi sektor utama.

Rumor tentang pemindahan ibu kota baru yang berkait dengan isu politik memang santer. Ini terjadi setelah Jokowi mengumumkan secara resmi Kalimantan Timur menjadi ibu kota baru negara.

Bukan hanya soal "deal" politik, pemerintah juga disebut kongkalingkong dengan pihak swasta dalam pengembangan pembangunan kawasan tersebut. Ini menjadi banyak diskusi karena lahan milik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kalimantan Timur ternyata masuk ke dalam wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai ibu kota baru Indonesia (Kompas, 29 Agustus 2019).

Prof Emil Salim, kepada Suara.com, menyampaikan bahwa dalam proses memindahkan ibu kota dari Jakarta. Menurutnya, referendum hanya akan melahirkan unsur politis baru. 

Ia menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki kuasa untuk memutuskan ibu kota dipindah yang merupakan hasil dari masukan-masukan para ahli.

Sanggahan bahwa hal ini tidak benar telah disampaikan oleh istana terkait hal ini. Ini disampaikan oleh Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Adita Irawati, tudingan tersebut tak memiliki dasar. (Kompas.com, 28 Agustus 2019). 

Adita mengatakan bahwa lokasi pemilihan ibu kota baru di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, telah melalui serangkaian kajian mendalam dari berbagai aspek oleh Bappenas dan kementerian lain.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun