Mohon tunggu...
Leo Rulino
Leo Rulino Mohon Tunggu... Dosen - Dosen

Personal Blog: www.leorulino.com

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Menyoal Dewan Otak Dengkul

14 Juni 2018   12:45 Diperbarui: 14 Juni 2018   12:43 659
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber gambar: Megapolitan Kompas

Tidak susah ya? Mungkin waktu disahkan di Senayan, mereka itu "lagi pengen dimanjah," sehingga membuat persyaratan yang gampangan seperti itu. Coba bandingkan dengan persyaratan menjadi ASN. Jauh men.

Maka, tidak heran jika banyak anggota DPRD yang tidak terlihat kontribusinya. Janganlah melegislasi suatu Perda, atau mengawasi jalannya roda Pemerintahan. Diajak diskusi oleh Dinas saja kalang kabut kabur tak berani. Jadi kambing congek dikala rapat. Tak jelas apa isi kepalanya. 

Seharusnya caleg diseleksi secara ketat. Uji pengetahuan dan kemampuannya tentang pekerjaannya yang "hanya" tiga tadi itu. Uji kejiwaan dan mentalnya untuk mencegah perampok, preman, dan orang-orang pandir duduk menjabat. Saring sebaik mungkin sehingga hanya orang-orang terbaiklah yang diserahkan kepada masyarakat untuk dipilih.

Omong kosong belaka pernyataan yang menyebutkan, "Masyarakat sekarang sudah pintar memilih wakil-wakilnya." Orang pintar pun sering dibodohi orang licik. Itu kenyataan.

Masyarakat belum memiliki pendidikan politik yang memadai. Buktinya masih banyak mereka yang mudah dibeli dengan uang. Pintarkah itu? Entahlah. Salahkah itu? Belum tentu. Siapa sih yang tidak butuh uang.

Urusan strategi biarlah menjadi urusan caleg yang bersangkutan. Namanya juga strategi. Semua butuh uang. Namun masalah pengetahuan, kemampuan, apalagi mental yang baik dari para caleg tentu tidak boleh dibiarkan "kacau" seperti yang sudah-sudah.

Untuk itu peran Parpol dituntut. Sudah tahu masyarakat belum sepintar, jangan lah dibodoh-bodohi. Bukankah sudah tugas kalian memberikan pendidikan politik kepada masyarakat? 

Memang tidak dapat dipungkiri sudah ada beberapa Partai yang menerapkan sistem seleksi yang ketat dan baik, sebut saja PDI Perjuangan, atau Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun, hanya beberapa tidaklah cukup. Alangkah baiknya jika seluruh Parpol menganut sistem seperti itu. Lebih baik lagi jika tertuang secara nyata dan detail didalam Undang-undang.

Masyarakat telah memainkan perannya, yaitu memilih mereka yang telah diserahkan oleh Parpol. Sekarang saatnya Parpol memainkan perannya. Sudahkah menyerahkan mereka yang terbaik untuk dipilih masyarakat? 

Muak sudah kami berhadapan dengan Anggota Dewan Otak Dengkul. Plis deh.

Jangan Marah.

Kalbar, 14 Juni 2018

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun