Cocon Sidiek
Cocon Sidiek Perencana dan Penulis Lepas

Seorang Perencana, Pemerhati Lingkungan dan Penulis Lepas

Selanjutnya

Tutup

Bisnis Artikel Utama

Mengenal Konsep "Blue Economy" dan Penerapannya dalam Bisnis Akuakultur Berkelanjutan

7 Juni 2018   11:10 Diperbarui: 7 Juni 2018   20:37 2167 0 0
Mengenal Konsep "Blue Economy" dan Penerapannya dalam Bisnis Akuakultur Berkelanjutan
Sumber : kenikin.com

Sejak diperkenalkannya konsep "Blue Economy" oleh Gunter Pauli melalui bukunya The Blue Economy: 10 years, 100 innovations, and 100 million jobs (2010). Buku yang sangat inspiratif ini mengilhami sebuah konsep yang seolah mengajak masyarakat global untuk mengubah paradigma bagaimana mengelola sumber daya alam secara optimal, arif dan berkelanjutan.

Gunter Pauli melalui konsep Blue Economy mencoba menawarkan solusi untuk menjawab tantangan bahwa sistem ekonomi dunia cenderung eksploitatif dan secara nyata telah merusak lingkungan. Ekspolitasi terhadap SDA ini telah melebihi kapasitas atau daya dukung yang ada.

Konsep blue economy sangat sejalan dan patut dijadikan dasar bagi pola pengelolan sektor kelautan dan perikanan yang saat ini kita akui masih belum optimal dan cenderung masih bersifat ekploitatif. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan biodiversity terbesar dunia sudah saatnya mandiri melalui optimalisasi pemanfaatan yang didasarkan pada pengelolaan  berkelanjutan.

Jika saja seorang Gunter Pauli dalam jangka waktu 10 tahun mampu mengelola SDA dengan menciptakan 100 inovasi dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 100 juta orang, bisa dibayangkan jika ini mampu diterapkan di Indonesia yang kaya SDA ini yaitu dengan memberdayakan segenap input yang ada baik teknologi, Sumber daya manusia, dan dukungan pembiayaan.

Bisnis akuakultur Indonesia saat ini mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional, betapa tidak subsektor akuakultur saat ini diharapkan menjadi basis utama dalam membangun kemandirian dan ketahanan pangan nasional, sebagai penghela pertumbuhan ekonomi lokal, regional dan nasional, dan sebagai alternatif dalam memberikan porsi besar bagi peran pemberdayaan masyarakat. 

Namun yang perlu diingat, bahwa bisnis akuakultur yang berkelanjutan tidak hanya mampu didorong oleh input teknologi semata, namun harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi, keamanan pangan dan  nilai lestari (sustainablevalues). Setidaknya ada 3 pembelajaran yang didapat dari makna konsep blue economy ala Gunter pauli yang harus menjadi dasar bagi pengelolaan akuakultur berkelanjutan, antara lain:

Pertama, Kepedulian terhadap lingkungan (pro-enviroment), bahwa pengelolaan akuakultur yang berkelanjutan harus didasarkan pada prinsip keseimbangan (principle of harmony) dan nilai-nilai lestari (sustainable aquaculture) bagi ekosistem yang ada. Inilah sebenarnya yang menjadi dasar pengelolaan akuakultur berkelanjutan.

Beragam kemajuan inovasi teknologi akuakultur yang ada saat ini tidak akan mampu menjamin keberlanjutan jika tidak didasarkan pada prinsip ini. Input teknologi yang tidak terukur justru akan menjadi bumerang bagi keseimbangan ekosistem yang pada akhirnya akan memperburuk masa depan akuakultur.

Kedua, Efisiensi, bisnis akuakultur harus terukur secara ekonomis sehingga inovasi teknologi seyogyanya harus memberikan nilai lebih secara ekonomi. Pengembangan bisnis akuakultur secara terintegrasi (integrated aquaculture business) sudah seharusnya dijadikan model di sentral-sentral produksi sebagai upaya meningkatkan efesiensi dan daya saing, dan penciptaan ragam bisnis turunan lainnya (multiple cashflow) sehingga akan mampu memberikan kesempatan bagi penyerapan tenaga kerja.

Ketiga, bisnis akuakultur yang berkelanjutan harus menjamin minim limbah (zerowaste), bahkan limbah sedapat mungkin mampu dikelola untuk menciptakan inovasi bisnis turunan lain. 

Bicara efisiensi dalam proses produksi akuakultur, maka tidak akan bisa lepas dari masalah issue pakan. Usaha akuakultur khususnya yang dikelola masyarakat harus dihadapkan pada kenyataan masih tingginya biaya produksi yang diakibatkan oleh tingginya harga pakan pabrikan (>60% cost produksi), penyebab utamanya adalah bahan baku pakan yang sampai saat ini masih impor. Padahal bahan baku lokal cukup melimpah di negeri ini, bayangkan hampir 70% tubuh ikan yang kita makan dibuang dengan sia-sia, padahal limbah tersebut sangat potensial untuk bahan baku tepung ikan.

Dalam hal ini mungkin kita mesti berkaca dari Vietnam yang mampu membangun Industri patin secara terintegrasi sehingga mampu mendorong daya saing produk. Prinsip zerowaste dalam kerangka penciptaan inovasi bisnis turunan (seperti bahan baku tepung ikan) dalam industri perikanan yang terintegrasi menjadi salah satu solusi terbaik guna penciptaan daya saing dan nilai tambah bagi produk akuakultur di Indonesia.

Jika saja faktor efisiensi ini mampu diwujudkan dalam proses produksi, maka peningkatan produksi akuakultur akan dengan mudah dicapai. Di samping itu, Pengembangan bioteknologi nutrisi sebagai upaya meningkatkan efisiensi pakan sudah saatnya dikembangkan dan dimanfaatkan secara langsung oleh pembudidaya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan konsep blue economy membutuhkan dukungan teknologi yang efektif, sehingga peran riset dan perekayasaan menjadi tumpuan utama dalam menciptakan inovasi teknologi yang sejalan dengan prinsip blue economy. Lagi-lagi ini membutuhkan komitmen bersama semua pihak, sudah menjadi rahasia umum bahwa yang menjadi penyebab suatu negara mengalami ketertinggalan dalam percepatan pembangunan adalah karena dukungan terhadap riset sangat minim.

Sebagai pembanding porsi APBN untuk anggaran riset di Negara kita hanya di bawah 10%, kondisi ini sangat berbanding terbalik dibanding dengan negara-negara maju. Inilah seringkali riset atau inovasi yang dihasilkan masih dalam tataran implementasi pada skup yang terbatas, sehingga harus ada upaya untuk menyebarluas informasi teknologi akukaultur secara massive kepada masyarakat pelaku utama.  Kesimpulannya, dukungan dalam pengembangan riset dan perekayasaan harus sudah menjadi prioritas utama.

Indonesia saat ini dihadapkan pada sebuah tantangan besar yaitu dalam menghadapi persaingan perdagangan bebas di level regional ASEAN atau Asean Economic Community (AEC). AEC memberikan kebebasan terkait arus bisnis untuk masuk ke Indonesia begitupun sebaliknya.  

Mempertimbangkan hal tersebut, subsektor perikanan budidaya sebagai barometer utama pembangunan perikanan nasional didorong untuk mampu bersaing pada tataran perdagangan global, yaitu melalui peningkatan efesiensi dan nilai tambah, jaminan mutu dan keamanan pangan (food safety).

Oleh karena itu, Pemerintah segera membuka diri dalam menarik minat peran investor khususnya dalam negeri untuk melakukan investasi dalam pengelolaan bisnis akuakultur yang sejalan dengan prinsip blue economy

Keterlibatan peran stakeholders lain khususnya peran lintas sektoral, para peneliti dan perguruan tinggi (dari sisi penciptaan inovasi teknologi) dan masyarakat sebagai sumber penciptaan nilai kearifan lokal sangat diperlukan melalui kerja sama secara sinergi dalam menciptakan bisnis di sektor ini.