Netralitas Gubernur Lukas Enembe Sedang Diuji dalam Pilkada Yalimo 2020

Kuburan mama masih ada di sana sampai hari ini sebagai Prasasti, Mereka telah membawa damai, mereka telah menjadi penengah bila ada konflik dalam masyarakat. Para penginjil Lani ini tidak memihak kepada salah satu pihak. 

Ketika ada konflik atau perang suku antara kampung, para penginjil asal suku Lani ini yang dikirim ke sana, dan mereka berhasi damaikan masyarakat disana. Pelayanan mereka dengan hati yang tulus , dan mereka pun diterima dengan baik. dan Buah dari karya mereka itu, daerah Yalimo dan Yahukimo masih sangat aman dan damai selama ini , beberapa konflik terakhir ini karena kehadiran Kabupaten baru. Gubernur Lukas Enembe harus mencontohi para penginjil asal suku Lani ini. 

Bertanya kepada mereka, bagaimana cara mereka (para penginjil) menjadi menengah, melakukan pendekatan, dan mendamaikan masyarakat di Yalimo. Bertanya kepada Ibu Yulce Wenda Enembe, atau bertanya langsung kepada bapak Liwat Wenda karena bapak Wenda masih hidup di kampung halamannya.

Tulisan singkat ini dibuat untuk ungkapan keprihatinan saya sebagai intelektual atas berbagai persoalan yang terjadi selama ini. Karena dampak dari salah kebijakan tersebut di atas muncul dikotomi antara gunung vs pantai dan Gunung vs Selatan yang kita lihat sekarang ini. 

Sejumlah tokoh politik dari pesisir pantai seperti Fredy Numberi, Yan Mandenas, Yoris Rawayei mengeluarkan pernyataan terkait itu (mungkin juga ada misi lain). Meskipun hal itu dipantau oleh banyak pihak, tetapi pernyataan mereka itu karena adanya  dasar ketidak adilan dan salah kebijakan gubernur saat ini. 

Tidak ada distribusi kekuasaan, distribusi ekonomi dan distribusi keadilan. Dan kasus kedua, yang sangat memprihatinkan pada saat pelantikan Ribka Haluk sebagai PJS Bupati Yalimo kemarin 26 Agustus 2021, pernyataan Enembe secara jelas memihak salah satu kanditat, dan ini dapat menciptakan potensi konflik horizontal terbuka di Yalimo, tanpa melihat proses, dan keputusan hukum tetap dan Putusan Mahkamah Konstitusi. 

Enembe sebagai pengedali hukum dan kekuasaan harus kembali kepada hukum yang mengantur negara ini, karena hukum adalah panglima tertinggi semua negara di dunia termasuk Indonesia. Hal ini menunjukkan Guberrnur secara sengaja dan sadar menciptakan dikodomisasi dan konflik horizontal dalam masyarakat Yalimo yang telah memberikan suara 90% kepada Lukmen pada pilgub jilid I dan jilid II.

Demikian tulisan singkat ini sebagai kegelisahan hati atas kondisi di tanah Papua saat ini. Kritik berarti bukan dimusuhi tetapi untuk memperbaiki keadaan.

Pertanyaan Kritis saya adalah jika seseorang  yang dianggap sebagai simbol pemersatu tidak berdiri di posisi netral, siapa yang menjadi simbol pemersatu orang Papua ?????

Semoga bisa jadi renungan kita anak-anak Papau.

Salam damai dan salam Sejahtera buat kita semua

(Ibrahim Peyon, Ph. D)