Selain itu, gubernur Enembe juga secara konsisten bersuara bila ada kebijakan Jakarta yang dinilai merugikan orang asli Papua. Karena kepolosannya untuk memihak rakyatnya, ia terkadang dimusuhi oleh Jakarta, seperti digambarkan dalam buku biografinya "Jatuh Bangun Lukas Enembe" ditulis Elpius Hugi. Atau mengikuti dari berbagai media masa dan media sosial.
Dibalik semua keberhasilan dan kesuksesan ini, ada tiga hal yang menjadi dasar utama menciptakan ketidak adilan dan sumber konflik perpecahan diantara orang asli Papua ;
PERTAMA , Distribusi of power. Pembagian kekuasaan dalam adminitrasi Gubernur Lukas Enembe dinilai tidak merata untuk semua orang Papua sesuai dengan janjinya. Pembagian kekuasaan lebih banyak tertumpuk atau didominasi pada satu suku atau beberapa suku asli Papua. Kondisi ini dinilai dapat menciptakan dikodomisasi antara sesama orang Papua.Â
Dalam dua periode ini, tidak ada representasi dari suku-suku atau wilayah-wilayah yang telah memberikan suaranya dalam pemilu Lukemn jilid I dan jilid II. Misalnya, representasi Tapil Mamta, Representasi wilayah Selatan, dan representasi Dapil 5 Yalimo, Yahukimo dan Pegunungan Bintang.
KEDUA Distribusi Ekonomi dan Pembangunan. Bila kembali ke masa kampanye lalu gubernur telah memberikan berbagai janji dan harapan kepada masyarakat tentang proyek pembangunan dan kesejatraan. Misalnya, di Yalimo dan Yahukimo dalam kampanye mengatakan akan membangun sejumlah proyek pembangunan di wilayah itu. Karena itu, dalam kampanye di Degai-Yahukimo masyarakat di wilayah itu telah memberikan noken sebagai simbol untuk mengisi janji pembangunan itu dan noken itu harus dikembalikannya dengan mengisi berbagai janji pembangunan tersebut. Pertanyaannya adalah apakah telah mengembalikan noken itu??
KETIGA , Kasus Pilkada di Kabupaten Yalimo. Dalam pengamatan saya bahwa pilkada di Kabupaten Yalimo ini berbeda dari pilkada sebelumnya, atau pilkada di tempat lain. Karena kedua calon Bupati yang maju ini memiliki relasi kekerabatan dan darah dan seharusnya situasi politik tidak terjadi seperti sekarang ini. Setelah saya mengamati proses ini, ada empat aktor yang memanfaatkan momendum ini, dan empat aktor itu memiliki kepentingan masing-masing dalam Konflik pilkada di Yalimo, karena bukan konflik pilkada murni. Aktor konflik di Yalimo ini memiliki misi besar untuk menciptakan konflik horizontal di daerah itu.
Dalam kondisi seperti itu, Gubernur Enembe sebagai pemimpin di daerah ini seharusnya memposisikan diri netral untuk memadamkan konflik di daerah ini, karena gubernur adalah pemimpin daerah yang bertugas untuk menjaga dan melindungi seluruh rakyat yang dipimpinannya. Menjaga perdamaian dan keamanan masyarakat, dan menetralisir situasi.
Meskipun gubernur Enembe sendiri memiliki hubungan keluarga dengan kanditat  tertentu. Gubernur harus netral, karena kedua kanditat ini pernah terlibat dalam tim kemenangan Lukmen  Jilid.
 I dan  II dan dalam periode pertama, almarhum Er Dabi dan Lakius Peyon adalah Ketua dan Wakil tim kemenangan di Yalimo, dan periode kedua Lakius Peyon sebagai ketua tim sukses Lukmen di Kabupaten  Yalimo. Hasilnya jelas suara 90% dari Kab. Yalimo untuk Lukmen. Lepas dari itu, kedua kanditat adalah kadar-kader terbaik, dari Lukas  Enembe  dan Lukas Enember seharusnya  tampil sebagai kakak atau senior pemersatu diantara mereka.
Dalam posisi ini, Gubernur Lukas Enembe seharusnya tampil sebagai penengah, sebagai pendamai, sebagai pelindung masyarakat, sebagai pemadam konflik, dan bukan sebaliknya. Enembe tidak boleh memihak salah satu kanditat, tetapi dia harus memposisikan diri untuk mendamaikan situasi politik di daerah itu.
Dalam penyebaran misi Kekristenan misionaris Jerman di daerah Yalimo awal tahun 1960-an dibantu dan disebarkan oleh orang-orang dari Suku Lani, dari Bokondi, Tiom, Maki dan sekitarnya. Bapak Liwat Wenda, Ayah kandung dari Ibu Yulce Wenda Enembe adalah salah satu penginjil pertama di daerah ini, dan istrinya bapak Liwat Wenda, mama kandung dari ibu Yulce Enembe/menantu Gubernur dikuburkan di kampungnya Lakius Peyon.Â
