Presiden Jokowi kembali memancing perhatian publik melalui pidato dalam momen pembagian sertifikat untuk masyarakat Tegal, Jawa Tengah. Saat menekankan pentingnya persatuan untuk menjaga kebhinekaan, ia berharap supaya masyarakat tidak terperangkap oleh politikus 'genderuwo' yang doyan menebar ketakutan.
"Coba kita lihat politik dengan propaganda menakutkan, membuat ketakutan, kekhawatiran. Setelah takut yang kedua membuat sebuah ketidakpastian. Masyarakat menjadi, memang digiring untuk ke sana. Dan yang ketiga menjadi ragu-ragu masyarakat, benar nggak ya, benar nggak ya?" katanya. - Detik.com (9/11)
Strategi komunikasi simbolik demonizing the enemy dikenal dalam perspektif psikologi politik. Penggunaan simbol memang mudah dicerna, tetapi dapat kontraproduktif dan menimbulkan efek negatif. Ketersinggungan masyarakat atau kelompok yang merasa diasosiasikan dengan istilah tersebut menciptakan pertentangan yang semakin lebar, sehingga bisa mengurangi dukungan politik dari masyarakat yang justru menjadi korban propaganda. Pertentangan mungkin berkembang semakin tajam dan menyeramkan ibarat pengejawantahan dari simbol itu sendiri. Jika terjadi, propaganda yang semula hendak dilawan malah beranak-pinak.
Selain itu, masyarakat belum matang untuk menelusuri asal-muasal atau setidaknya menerima kondisi yang melatarbelakangi potensi munculnya propaganda sebagaimana yang dimaksud oleh Jokowi. Sosio kultur dan politik yang tumbuh sebelum prakemerdekaan telah menanamkan bibit pertentangan yang selama ini hanya dilipur dengan jargon toleransi dan solidaritas. Gaya patron client para pemimpin yang memperlakukan sebagian besar masyarakat sebagai kelas inferior agar bisa didikte, dikendalikan, dan diperintah juga merupakan faktor utama ketidakmatangan pola pikir masyarakat (mental template).
Pertentangan itu sempat membuncah dalam sidang PPKI untuk merumuskan UUD 1945. Usaha meredakan lewat pengubahan Piagam Jakarta dan penghapusan syarat presiden harus beragama Islam ternyata belum menjadi semangat kebhinekaan. Beberapa kelompok masih memendam kepentingan politiknya. Perlu refleksi dan rekonsiliasi apakah konstitusi republik ini terlahir atas dasar wawasan kebangsaan atau kompromi kekuasaan belaka.
Promosi toleransi beragama yang terus-menerus layaknya menata kehidupan berbangsa dengan gagasan utopis yang tidak akan pernah tercapai pemenuhan. Agama dalah klaim sepihak yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan secara logika. Bagaimana mungkin membangun persatuan di atas spirit religiusitas dalam teologi yang saling berseberangan atau meniadakan? Terlebih, agama sepanjang sejarah manusia selalu dimanfaatkan untuk menguasai dan menaklukkan. Politik yang mengooptasi kelompok agama niscaya melahirkan friksi dan konflik.
Apakah masyarakat Indonesia siap menerima realitas itu jika berada di antara kepentingan golongan agama dan bangsa-negaranya? Amat dilematis. Agama membawa paradoks jika diletakkan dalam konteks kebangsaan yang secara natural berbhineka. Klaim sepihak dengan memonopoli kebenaran mendudukkan agama satu merupakan ancaman bagi yang lain. Rayuan nilai-nilai keilahian yang obyektif dan universal merupakan pernyataan ahistoris daripada penyangkalan secara terbuka terhadap kebenaran agama lain.
Konstelasi kepentingan kelompok nasionalis dan agama pun tanpa disadari memelihara demagogi. Rakyat yang tak ayal menjadi korban hasutan demi perebutan kekuasaan. Kemanusiaan terkoyak oleh diskriminasi. Masyarakat cenderung mengedepankan sentimen ketimbang akal sehat. Dan, ini diwariskan dari generasi ke generasi lewat primordialisme yang mengakar atau menjadi tradisi.
Perhelatan demokrasi Indonesia tak lepas dari kondisi itu. Propaganda justru menjamur karena setiap kelompok agama memiliki kapasitas suara dan otoritas dalam sistem pemerintahan yang tidak tegas memisahkan agama dari politik. Terdapat empat indikasi yang menunjukkan betapa propaganda secara massif terjadi jelang Pilpres 2019, antara lain:
Pertama, adanya desakan sistematis dan terstruktur untuk menempatkan ulama dalam kepemimpinan politik atau sekurang-kurangnya mempengaruhi putusan politik.
Setelah beberapa kali sukses menghimpun demonstrasi, PA 212 (GNPF) kemudian membentuk afiliasi antar ulama untuk mendesak Prabowo Subianto dalam kesepakatan politik yang melahirkan Ijtima Ulama II. Langkah ini seakan memberi legitimasi kepemimpinan politik dari umat Islam. Hal berbeda terjadi di kubu Jokowi karena ia sendirilah yang menentukan posisi tawar untuk mengatasi desakan parpol koalisi dengan seolah-olah merangkul Mahfud MD. Untungnya, mantan Ketua MK itu tidak melampiaskan kekecewaannya dengan masuk barisan sakit hati seperti waktu Pilpres 2014.
