Perpres itu menjelaskan,
Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
Satu pengertian tentang situs warisan dunia dieksploitasi, sehingga menyimpangkan makna keseluruhan dari KSNT. Buktinya, Bappeda DKI tidak menyinggung kedaulatan negara dan lingkungan hidup. Mereka memisahkan Kepulauan Seribu seolah-olah tidak masuk kedalam DKI Jakarta. Seperti diketahui, pulau-pulau yang ditunjukkan oleh Bappeda DKI ialah warisan sejarah dan kolonial. Mereka tidak pula menekankan pengertian “bagi kepentingan nasional” dalam artian KSNT.
Ketentuan Umum dalam perpres memberi batasan definitif terhadap KSNT bukan atributif pada nama pulau-pulau tertentu. Secara definitif, diketahui bahwa DKI Jakarta adalah Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang berarti terdapat kepentingan nasional. DKI Jakarta juga dilingkupi oleh perairan territorial 12 mil yang merupakan wilayah kedaulatan negara. Dan sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta adalah identitas pemerintahan yang berdaulat. Hanya negara-negara tidak berdaulat saja yang ibu kotanya dalam pengasingan.
Jika dibiarkan, argumentasi liar Bappeda DKI dapat memicu potensi disintegrasi NKRI. Setiap provinsi dan kabupaten yang berbatasan dengan laut mungkin memakai argumentasi yang sama untuk reklamasi. Indonesia akan kehilangan wilayah perairan dan teritori pesisir dikuasai oleh kepentingan asing. Pihak asing leluasa untuk berinvestasi dan memiliki aset-aset swasta. Maka, tanyalah Ahok mengapa ia rela meminta kontribusi duit ketimbang bagian lahan dari reklamasi!
